SURABAYA (Lenteratoday) – Beberapa sector industry di tanah air belakangan ini melemah, salah satunya adalah ada industry tekstil yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga 79.316 karyawan per November 2022 ini, termasuk di Jatim
Karenanya, DPRD Jatim meminta supaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Setidaknya supaya menfasilitasi perusahaan industri tekstil Jawa Timur mampu dan bisa memperluas segmen pasar ekspor di kawasan Asia, terutama pada negara-negara Asean.
Anggota Komisi E, DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto juga mengharapkan pada pemerintah pusat supaya membuat kebijakan untuk mengurangi impor tekstil dan produk tekstil. Langkah ini akan memperkuat dan meningkatkan permintaan terhadap tekstil dan produk tekstil dalam negeri.
Lebih lanjut, Kodrat menyebutkan bahwa PHK besar-besaran sudah terhadap karyawan industri tekstil di Indonesia. Kondisi ini sedang mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan bahwa total karyawan yang di-PHK sampai dengan awal November 2022 sudah mencapai 79.316 orang dari 111 perusahaan. Bahkan, terdapat 16 perusahaan industri tekstil telah menutup operasi produksinya. PHK terhadap Karyawan industri Tekstil tersebut tidak hanya banyak terjadi di Jawa Barat, tetapi juga terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur.
Terjadinya PHK karyawan industri tekstil sebagai akibat menurunnya ekspor bidang industri tekstil dan produk tekstil selama tahun 2022 berkisar 30% sampai 50%. Penurunan ekspor tersebut karena sedikitnya permintaan (older) dua produk itu dari negara-negara Eropa dan Amerika.
“Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Senin (7/11/2022) bahwa pelemahan permintaan global akan menahan laju ekspor ke depan dan mulai berdampak dari sektor tekstil dan produk tekstil," kata Kodrat, Jumat (18/11/2022).
Lebih lanjut dia menandaskan bahwa bertambahnya jumlah PHK tentunya akan menjadi problem serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terlebih lagi saat ini masih dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang telah terjadi lebih dari 2 tahun.
Problem serius tersebut berupa penambahan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur, yang sampai Februari 2022 masih mencapai 4,81% atau masih terdapat 1.100.000 jiwa masyarakat siap kerja di Jawa Timur yang masih menganggur atau belum bekerja.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, Himawan Estu Bagijo membenarkan bahwa saat ini terjadi banyak PHK pada industry tekstil. Tak hanya industry tekstil, industry padat karya seperti sepatu dan furniture juga lagi melemah.
“Pabrik sepatu yang diekspor ke luar negeri daya beli turun. Terus kemudian garmen juga menurun. Budaya orang luar itu ganti baju 4 bulan ganti baju ganti baju karena mereka ganti musim ganti baju, Tapi sakarang bukan beli baju, tapi beli energy,” kata Himawan.
Dia menandaskan bahwa industry tekstil, furniture dan sepatu turun hingga 35 %. “Kita sama-sama melihat, yang susah bukan aja dihadapi pekerja itu juga dihadapi oleh pengusaha, gitu loh,” tandasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
