JAKARTA (Lenteratoday)- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memaparkan kebutuhan anggaran untuk percepatan pembangunan IKN. Diperlukan dana sekitar Rp 12,7 triliun, sebanyak Rp 9,4 triliun untuk pembangunan rumah ASN TNI-Polri.
Terkait hal ini, Kementerian PUPR sudah mengirim surat ke Kementerian Keuangan No. KU 0101-Mn/2210.Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dana yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp 12,7 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur jalan hingga pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri.
"Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan IKN dan menindaklanjuti arahan presiden untuk melaksanakan pengembangan wilayah perencanaan pusat pemerintahan zona 1B dan 1C, kami telah mengirim surat ke Menkeu KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar 12,7 triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022).
Basuki mengatakan, setelah market sounding yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 22 Agustus lalu, banyak investor minat masuk ke IKN. Kementerian PUPR diminta melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, namun juga 1B dan 1C.
Untuk wilayah 1B dan 1C, fokus pembangunan adalah untuk land development dan jalan akses. "Untuk prasarana dasar, 1B dan 1C akan difokuskan pada land development dan jalan aksesnya saja dulu," sambungnya.
Adapun dana yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah ASN TNI-Polri adalah yang paling besar. Jumlahnya mencapai Rp 9,4 triliun."Perumahan sebetulnya ini Rp 12,7 triliun termasuk rumah ASN TNI-Polri Rp 9,4 triliun. Sisanya itu untuk land development dan jalan. Kami untuk itu fokuskan dulu land development dan jalan, ini akan kita mulai Januari," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur jalan dan land development menjadi prioritas. Pasalnya, Pada triwulan kedua Jokowi disebut akan mengajak investor datang ke IKN untuk menawarkan pembangunan di IKN.
Investor Asing
Terkait anggaran pembangunan IKN, Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, memastikan investasi di IKN tidak semuanya menggunakan APBN. Ia mengatakan investasi asing bakal dimaksimalkan di proyek tersebut.Bambang mengungkapkan sejauh ini sudah ada investor asing yang siap berpartisipasi bangun IKN, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Insyaallah nanti ada beberapa (investasi asing). 100 persen APBN enggak ada. Untuk menyegerakan investasi, dan saya kira tidak perah ada pernyatan 100 persen harus APBN," kata Bambang usai menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (28/11/2022).
Bambang menjelaskan tahap pertama investasi di IKN bakal tersedia di zona-zona pusat pemerintahan khususnya zona 1A. Zona 1A ini meliputi istana negara, kantor-kantor menteri koordinator dan kementerian lainnya. "Sekarang kita buka lagi di 1B dan 1C. Total daerah KIPP akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat," ujar Bambang.
Tidak hanya wilayah KIPP, zona lainnya juga bakalan menyusul dibuka untuk investor. Termasuk rencana pengembangan pariwisata, pusat ekonomi, hingga kesehatan."Kita semua berdiskusi dan insyaallah ini akan mulai kita wujudkan di tahun depan agar tahun depan lebih terlihat lagi, lebih banyak lagi konstruksi yang akan kita bangun. Sehingga 2024 mana kala Bapak Presiden akan upacara di IKN tentu kita bisa melihat perkembangan-perkembangan di lapangan," tutur Bambang.(*)
Reporter:dya,rls | Editor:widyawati
