PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin, memperkuat kerja sama dengan sektor non pemerintahan atau sektor swasta.
"Merangkul pihak swasta dilakukan dengan mensinergikan semua program-program termasuk percepatan penyerapan dana pembangunan," papar Fairid, Selasa (29/11/2022).
Lebih lanjut dia menuturkan bahwa dengan semakin meningkatnya sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta dan masyarakat, harapannya akan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyampaikan kerja sama dengan pihak swasta tersebut menjadi bagian dalam tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Terlebih untuk menurunkan tingkat kemiskinan memang tidak sekadar membangun infrastruktur. Namun, dibutuhkan kegiatan ekonomi dari lintas sektor agar tercipta nilai tambah dan pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat.
"Hadirnya pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan antara lain dengan menciptakan lapangan kerja formal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan," ungkapnya.
Orang nomor satu di Kota Palangka Raya ini berpendapat bahwa dunia usaha memiliki peranan penting dalam menciptakan kegiatan ekonomi bernilai tambah. Di mana hasil akhir yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat yang semakin terjamin dan meningkat.
Selanjutnya Fairid menambahkan, pemerintah daerah juga harus menentukan arah kebijakan berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Survei tersebut dilakukan menggunakan tingkat pendapatan dan pengeluaran sebagai basis perhitungan tingkat kemiskinan.
Pemerintah telah membuat beberapa Program perlindungan sosial untuk menekan angka kemiskinan, diantaranya program Beras Sejahtera (Rastera), Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada juga Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Jamkesda, dan lainnya.
“Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan di Provinsi Kalteng tahun 2023-2024, sudah banyak kebijakan serta program pemerintah, baik pusat maupun daerah yang dijalankan,” pungkasnya. (*)
Reporter : Novita | Editor : Lutfiyu Handi
