JEMBER (Lenteratoday) -Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengajak warga kampus Universitas Jember untuk menyikat habis sindikat data negara. Mereka adalah oknum-oknum yang mempermainkan data negara dalam beragam bentuk guna kepentingan pribadi atau golongan. Rieke lantas mencontohkan ada 52 juta penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang ditengarai fiktif.
Dari kasus ini bisa dihitung berapa potensi kerugian negara, mengingat satu orang bisa menerima 600 ribu rupiah. Kerugian akan makin besar jika dikaitkan dengan ketidakakuratan data lain seperti berapa pastinya penerima subsidi keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan dan data lainnya. Oleh karena itu Rieke mengajak warga Universitas Jember berkontribusi menyelamatkan uang negara.
Peringatan dan ajakan ini disampaikan langsung anggota Komisi IX DPR-RI kepada Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Senat dan pejabat teras beserta mahasiswa Universitas Jember saat memberikan kuliah umum bertema “Pancasila: Ilmu Amaliah, Ilmu Ilmiah Dalam Kebijakan Pembangunan” di Gedung Auditorium, Kamis (8/12/2022).
Menurut Rieke, ada banyak cara membersihkan sindikat data negara, diantaranya dengan melakukan pembangunan berbasis desa/kelurahan dan kebijakan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan data atau Science Based Policy.
“Oleh karena itu saya minta dukungan warga Universitas Jember dalam usaha mendorong pemerintah segera membuat Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi. Pasalnya produk hukum ini akan menjadi modal penting membangun dari desa dan kelurahan. Data dan informasi yang valid mengenai kondisi desa dan kelurahan akan menentukan kebijakan pembangunan Indonesia ke depan,” tutur anggota Fraksi PDI-P ini.
Tidak hanya bergerak di tataran legislasi, Rieke juga mendorong perguruan tinggi untuk berkolaborasi dan berjejaring dengan sesama perguruan tinggi untuk terus berinovasi membangun dan mengembangkan sistem sekaligus menciptakan metodologi pengumpulan data secara akurat.
Data menjadi penting sebab di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Oleh karena itu dalam kesempatan memberikan kuliah umum di kampus Universitas Jember, Rieke mengajak Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor bidang pengabdian kepada masyarakat, Sofyan Sjaf, untuk mempresentasikan konsep Data Desa Presisi.
Sebelumnya, Sofyan Sjaf menjelaskan dari penelitiannya, 47,13 persen data terkait kondisi warga Indonesia keabsahannya dipertanyakan. Oleh karena itu selalu ada kehebohan dan kontroversi kala pemerintah akan menjalan sebuah program atau memberikan bantuan. Seperti program subsidi BBM, program subsidi pupuk atau program Bantuan Sosial (Bansos). Kesemuanya berawal dari data yang tidak valid, berapa warga miskin kita, berapa luasan sawah kita dan seterusnya. Dan banyak data tersebut berada di desa dan kelurahan.
“Kami merumuskan konsep Data Desa Presisi. Pengumpulan data yang berbasis pada hasil pengamatan data spasial, pemanfaatan sensus digital dan penggunaan instrumen Participatory Rural Appraisal dimana warga desa atau kelurahan yang menjalankan sensus mengingat mereka yang paling paham kondisi wilayahnya. Data ini kemudian dikebalikan ke desa dan kelurahan sebagai bahan menentukan kebijakan, sehingga warga tidak melulu menjadi obyek namun subyek,” jelas pakar sosiologi pedesaan ini (*)
Reporter: pj moko|Editor: Arifin BH
.jpg)
