SURABAYA (Lenteratoday) - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengharapkan sinergitas dan partnership antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPKP Jatim terus terjalin dan terbangun.
Hal itu disampaikan usai melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Abul Chair, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (13/1/2023). Sebelumnya BPKP Provinsi Jawa Timur dijabat oleh Alexander Rubi Satyoadi.
Sinergitas yang dimaksud tidak hanya dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur saja, namun juga dengan Inspektorat Kabupaten Kota. "Partnership dengan Pemprov Jawa Timur kami harapkan bisa terus terbangun dengan baik. tentu bukan hanya dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di Inspektorat Pemprov, tetapi juga di Inspektorat Kabupaten Kota se-Jawa Timur," ujarnya.
Gubernur Khofifah juga memberikan dukungan dan doa kesuksesan bagi Abul Chair, dalam mengemban amanat menjadi Kepala Perwakilan BPKP Jatim, yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya.
"Mudah mudahan semua tugas tugas Bapak, selalu berseiring dengan kesuksesan, kemaslahatan, dan tentu manfaat yang besar, tentu bagi masyarakat Jawa Timur, terutama, bangsa dan negara pada umumnya," imbuhnya.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, Salamat Simanullang, mengatakan bahwa kondisi perekonomian makro saat ini kian berat, sehingga menambah beban anggaran Pemerintah. Oleh karenanya, dia menekankan agar BPKP Kantor perwakilan, mengawal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran di Provinsi. "Itu yang terutama yang kami sampaikan ke Pak Abul Chair," katanya.
Salamat juga menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemprov Jatim. Bahkan, Badan Usaha tersebut tidak hanya pada tingkat Provinsi, bahkan sampai pada tingkat Desa, yang berwujud Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Inipun kalau bisa kita tumbuhkan, kita kawal dengan baik, menjadi salah satu sumber yang sangat besar untuk menunjang pembangunan di daerah, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara umum seperti itu," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Abul Chair mengungkapkan kehadiran BPKP di daerah adalah memastikan dan mengawal akuntabilitas keuangan negara, dan pembangunan nasional, khususnya di Jawa Timur.
"Dengan tools tools dan instrumen instrumen pengawasan yang ada, yaitu akan kami lakukan. Tapi kami tidak sendiri, pertama tentu terima kasih, media juga menjadi bagian dari pengawasan yang sangat efektif, menjadi corong atau telinga masyarakat," ucapnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
