JAKARTA (Lenteratoday)- Tudingan intervenasi pemerintah terhadap Pemilu 2024 langsung ditepis Menkopolhukam Mahfud MD. Ditegaskannya bila dia menghubungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menegur dan mengingatkan.
"Tak ada itu. Mestinya dicek dulu," kata Ma'ruf melalui tulisannya di Instagram, dikutip Sabtu (14/1/2023).
Seperti diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengadukan dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR.
Pada kesempatan itu, Direktur Eksekutif Negrit Hadar Nafis Gumay menyebut ada dugaan KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) membantu meloloskan Partai Gelora. Hadar mengatakan, dalam sebuah percakapan ada arahan dari Istana melalui Mendagri Tito Karnavian hingga Menkopolhukam Mahfud MD.
Mahfud mengakui pernah mengontak KPU pada 10 November 2022. Namun, Mahfud mengontak Sekjen KPU Bernard untuk menegur KPU, bukan untuk minta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu.
"Waktu itu saya 'menegur' agar KPU berlaku profesional karena sudah ramai beredar isu bahwa di KPU ada pesanan-pesanan dari kekuatan luar. Ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal," ungkapnya.
Mahfud menjabarkan percakapannya dengan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno setelah menerima laporan adanya informasi soal pilih kasih lolosnya Parpol.
“Anda jangan main-main loh saya tidak intervensi. Saya telepon Bernard. Pak Bernard ini ada informasi banyak begini Anda benar ndak? Tidak Pak, tegak lurus,” ujar Mahfud menirukan perbincangannya kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/1/2023).
“Jangan main-main loh. Semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah, itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya negor, bukan saya intervensi,” imbuh Mahfud.
Mahfud MD menegaskan justru telah memberikan peringatan kepada KPU agar berlaku independen usai kasus dugaan kecurangan verifikasi parpol mencuat.
"Iya dong, KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kan undang-undang katakan dia independen. Ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya," kata Mahfud.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari memastikan, tidak ada instruksi dari pemerintah untuk meloloskan partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024. Ia menekankan, tidak ada instruksi dari KPU ke kepada KPU daerah untuk meloloskan parpol tertentu.
Hasyim mengatakan, dirinya sudah memeriksa rekaman dan bukti lainnya yang dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih."Enggak ada ya, saya sudah cek dalam acara di 22 November itu, teman-teman KPU provinsi itu kan sering dampingi KPU kabupaten/kota, konsultasi kepada KPU Pusat. Ada yang divisi teknis, divisi hukum, data, sosialisasi pendidikan pemilih, perencanaan, keuangan, logistik," kata Hasyim kepada wartawan di TMII, Jumat (13/1/2023).
"Saya kira teman-teman yang ngepos di media center KPU, November sampai akhir Desember itu kan sering menyaksikan teman KPU daerah berkunjung ke KPU pusat untuk konsultasi. Di forum itu terbuka, semua bisa melihat, tidak ada misalkan instruksikan tertentu," tambah dia.(*)
Reporter: dya/Editor: widyawati
.jpg)
