KUWAIT (Lenteratoday)- Dunia perpolitikan dunia diguncang pengunduran diri beberapa Perdana Menteri (PM) di beberapa negara. Terbaru, Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah mengajukan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri (PM) Kuwait. Pengunduran diri dilakukan dengan alasan 'kebuntuan' setelah dia menjabat PM Kuwait selama tiga bulan.
Dilansir AFP, Selasa (24/1/2023) berdasarkan laporan dari media pemerintah, pengunduran diri Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah terjadi pada Senin (23/1/2023) menyusul perselisihan dengan anggota parlemen yang telah menjerumuskan negara Teluk yang kaya minyak itu ke dalam kelumpuhan politik. Majelis Nasional Kuwait adalah satu-satunya parlemen yang dipilih sepenuhnya di Teluk, tetapi telah berulang kali mengalami krisis antara eksekutif dan legislatif.
Kabinet yang keluar adalah yang ketiga yang dibentuk oleh Perdana Menteri Sheikh Ahmed Nawaf al-Ahmed Al-Sabah, putra penguasa negara berusia 85 tahun itu sejak ia memimpin pemerintahan pada Agustus silam. Berdasarkan laporan kantor berita resmi KUNA, Perdana menteri mengajukan pengunduran diri kabinet kepada Putra Mahkota Sheikh Meshal al-Ahmad al-Jaber Al-Sabah.
"Pengunduran diri terjadi karena kebuntuan… pada berbagai masalah dengan otoritas legislatif," kata kabinet dalam sebuah pernyataan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Pengunduran diri itu membatalkan rencana anggota parlemen untuk menanyai dua menteri pada Selasa hari ini mengenai pengelolaan keuangan negara dan RUU keringanan utang yang akan memberikan amnesti utang bagi warga negara Kuwait. Anggota parlemen telah mendesak pemerintah untuk menyetujui RUU yang menurut para menteri akan membebani negara.
Seorang anggota parlemen, Saleh Ashour mengkritik pengunduran diri tersebut. Dia menganggap Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah mundur dalam menghadapi masalah politik.
"Akan lebih baik jika pemerintah menghadiri sidang parlemen dan menghadapi pertanyaan," katanya kepada AFP.(*)
Sumber: AFP,wid /Editor: Widyawati
.jpg)
