MALANG (Lenteratoday) – Sebanyak 24 anggota pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Cabang (BPC) Kota Malang resmi dikukuhkan. Bersamaan dengan itu, Ketua PHRI BPC Kota Malang, Agoes Basoeki mengatakan terdapat 3 program prioritas yang akan menjadi fokusnya bersama pengurus baru mulai tahun 2023 ini.
“Kepengurusan tahun ini, kami menekankan bahwa program pertama yakni merealisasi pekerjaan yang belum terlaksana karena pandemi. Melakukan sertifikasi usaha, pelatihan sertifikasi profesi bagi perusahaan anggota PHRI. Ketiga, yakni meningkatkan kemitraan dengan pemerintah dan asosiasi pariwisataan,” ujar Ketua PHRI BPC Kota Malang, Agoes Basoeki, ditemui usai menghadiri prosesi pelantikan tersebut, Kamis (16/2/2023).
Gus Bas, sapaan akrabnya sebelumnya juga menyebutkan bahwa efek yang ditimbulkan karena adanya pandemi Covid-19 harus dijadikan pelajaran, terkhusus hotel dan restoran di Kota Malang. Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk memperdalam transformasi digital sebagai salah satu PR yang belum terselesaikan pasca pandemi kemarin.
“Selain itu, kita membenahi sistem yang ada. Fasilitasnya bagaimana, misalnya juga pembenahan website, kemudian kolaborasi yang semakin dekat dengan semua pihak. Ada dinas-dinas terkait seperti Disnaker, Diskopindag, Disporapar, Bapenda juga. Yang intinya kita ingin ada pemaksimalan peningkatan okupansi. Kita berkaca ke pandemi 2 tahun kemarin,” tambahnya.
Lebih lanjut, terkait dengan program sertifikasi usaha, Gus Bas mengaku, dari 80 hotel yang ada di Kota Malang, sebanyak 10 hotel telah memperbarui standarisasinya melalui sertifikasi usaha. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan 70 hotel lainnya agar dapat turut serta melakukan sertifikasi usaha di tahun 2023 ini.
“Sekarang sudah ada yang diperbarui. Contohnya ada Hotel Savana, itu sudah disertifikasi. Nanti beberapa hotel di tahun 2023 itu sudah harus disertifikasi. Kalau sekarang dari 80 hotel, yang sudah update ada 10 an hotel,” cetusnya.
Gus Bas menjelaskan, dengan melakukan sertifikasi usaha maka standarisasi hotel akan berganti menjadi hotel berbasis resiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.
“Resiko menengah rendah itu misal hotel yang tingkat efeknya tidak terlalu banyak. Yang dihubungkan dengan fisik, tingkat gangguannya, jumlah kamar tamunya, limbahnya. Makanya, ketika itu disertifikasi harus punya izin pengelolaan limbah. Semakin banyak kamar, maka resikonya juga tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan sertifikasi profesi, Gus Bas menyebutkan sebanyak 40 persen dari sekitar 3.400 karyawan hotel di Kota Malang, telah memiliki sertifikasi profesi. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan adanya penambahan sertifikasi profesi kepada 200 karyawan hotel di bulan Maret mendatang.
“Kita tergetnya sih kurang lebih ada 200 karyawan. Bulan Maret ini nanti ada. Jadi ada sertifikasi chef, baker, receptionist, supervisor, banyak lainnya. Itu sertifikasinya gratis, karena sementara ini kami ada bantuan dari BNSP yang dari dana bank dunia,” tukasnya.
Disisi lain, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika PHRI merupakan mitra dari Pemkot Malang. Sebab pendapatan dari sektor hotel dan restoran dapat dikatakan tinggi. Sehingga, kolaborasi akan terus dikuatkan bersama.
“Pendapatan sektor hotel dan resto ditargetkan kurang lebih antara hampir Rp 250 miliar di tahun 2023. Maka kolaborasi ini harus kita kuatkan, apa yang menjadi kesulitan PHRI akan kita bantu. Kami ucapkan selamat dan sukses pada PHRI Kota Malang yang sudah dikukuhkan bersama,” ujar Sutiaji usai menyaksikan pengukuhan PHRI tersebut. (*)
Reporter: Santi Wahyu / Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
