BANGKOK (Lenteratoday)-Pemerintah Thailand merealisasikan rencana menarik pajak masuk kepada turis yang datang. Kebijakan ini mulai berlaku Juni 2023.
Dilansir dari Bangkok Post, Sabtu (18/2/2023) pemerintah Thailand telah memutuskan untuk memungut biaya masuk untuk turis internasional 150 Baht (Rp 66 ribu) dan 300 Baht (Rp 130 ribuan). Biaya 150 Baht untuk turis yang masuk melalui jalur darat dan air, 300 Baht untuk turis yang masuk melalui penerbangan internasional.
Menurut Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Phiphat Ratchakitprakarn, biaya masuk ini tidak berlaku bagi turis yang hanya berkunjung 1 hari alias durasi pendek dan tidak bermalam. Biaya masuk melalui darat dan air lebih murah karena biasanya turis ini hanya menghabiskan waktu beberapa hari saja di Thailand.
Pemerintah menargetkan 3,9 miliar baht dari biaya ini pada 2023. Sebagian dari dana tersebut akan digunakan untuk memberikan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi para wisatawan selama mereka berada di negara tersebut.
"Biaya masuk akan mendukung perawatan bagi wisatawan. Dari 2017 hingga 2019, turis asing menggunakan layanan di rumah sakit umum dan itu merugikan negara sebanyak 300-400 juta baht," kata Mr Phiphat.
Pihak berwenang telah lama mempertimbangkan biaya masuk untuk pelancong asing tetapi penerapannya tertunda karena pandemi. Sebagian dari biaya ini nantinya juga akan membantu mendanai pengembangan tempat wisata lokal.
Untuk penumpang pesawat, biaya masuk akan ditambahkan ke harga tiket pesawat, di atas pajak keberangkatan yang sudah ada. Biaya ini bervariasi dari bandara ke bandara, dengan Suvarnabhumi membebankan biaya tertinggi sebesar THB 700 per orang.
Dibalik keputusan ini, banyak juga pengusaha wisata lokal yang mengkritik dimana kebijakan ini muncul tatkala turis-turis baru mulai berdatangan lagi ke Thailand. Dari perhitungan, kemungkinan 30 juta wisatawan akan mampir ke Thailand tahun ini.
Wuthichai Luangamornlert, direktur pelaksana Siam Park City, operator Siam Amazing Park di Bangkok mengatakan dia menyambut baik langkah tersebut tetapi harus ada kontrol tegas dari pemerintah.
"Pemungutan biaya dan kontrol ketat penggunaannya harus dipastikan untuk menghindari masalah yang mungkin timbul di masa depan," katanya.(*)
Sumber:Bangkok Post /Editor: widyawati
.jpg)
