22 April 2025

Get In Touch

Musrenbang Kecamatan Bumiaji, Bidang Infrastruktur Dominasi 53 Usulan Prioritas

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai bersama Jajaran Pemkot Batu, Camat Bumiaji, dan 9 Kepala Desa di Kecamatan Bumiaji (Dok. Prokopim Kota Batu)
Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai bersama Jajaran Pemkot Batu, Camat Bumiaji, dan 9 Kepala Desa di Kecamatan Bumiaji (Dok. Prokopim Kota Batu)

BATU (Lenteratoday) – Sebanyak 37 usulan di bidang infrastruktur masih mendominasi dari total 53 usulan prioritas yang muncul pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bumiaji. Usulan tersebut dihimpun dari 9 desa se-Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

“Usulan terbanyak pada bidang infrastruktur, yakni 37 usulan infrastruktur ditambah dengan 11 usulan ekonomi dan 5 usulan sosial budaya,” ujar Camat Bumiaji, Bambang Hari Suliyan, dalam sambutannya pada acara Musrenbang tersebut, Kamis (23/2/2023).

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, menekankan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Batu terkait harus memperhatikan usulan-usulan yang diberikan dalam Musrenbang tahun anggaran 2024 tersebut.

“Terlebih, semua usulan tersebut akan mempengaruhi pokok-pokok pikiran (pokir) yang akan menjadi aspirasi masyarakat, sebelum Musrenbang tingkat Kota Batu dilaksanakan,” ungkap Heli.

Sementara itu, Penjabata (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa seluruh usulan prioritas tersebut akan dipertimbangkan dan dikaji ulang, agar dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta mampu mewujudkan pemerintahan Kota Batu yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

“Yang harus kita lakukan adalah turun bersama-sama dan menyelesaikan permasalahan. Tidak hanya OPD, tapi juga dari masyarakat, kelurahan, kecamatan, kita harus gerak bersama untuk ini,” tegas Aries.

Lebih lanjut, sama halnya dengan Musrenbang yang diadakan di 2 kecamatan sebelumnya. Aries juga menuturkan bahwa kemiskinan ekstrem di Kota Batu akan dapat diatasi dengan sinergitas semua elemen.

“Kecamatan, kelurahan, dan desa bisa turun untuk mendapatkan data yang valid, kemudian OPD lainnya membantu menindaklanjuti penanganan kemiskinan. Bisa melalui program maupun kemampuan OPD tersebut. Bisa juga melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau pemberian makanan setiap hari,” tukas Aries.(*)

Reporter: Santi Wahyu/Editor; Widyawati

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.