MALANG (Lenteratoday) –Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, memberikan fasilitasi kepada para difabel agar lebih maksimal dalam menerima informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Program itu dikemas melalui pendidikan politik dengan tema "Sepi Pestaku tanpa kehadiran dan Suaramu, Gak Nyoblos Gak Jos"
“Pendidikan politik ini tujuannya untuk memberikan informasi juga pencerahan tentang Pemilu kepada teman-teman difabel yang memiliki keistimewaan. Jadi agar mereka memiliki pemahaman yang benar terkait dengan politik itu seperti apa,” ujar Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Rinawati, ditemui usai menghadiri acara tersebut, Kamis (2/3/2023).
Selain memberikan pemahaman, Rina juga mengungkapkan bahwa para difabel juga berhak untuk berpartisipasi dan menyalurkan suaranya, pada gelaran pesta demokrasi 2024 nanti.
“Kemudian kalau sudah mendapatkan tambahan ilmu, dan pencerahan disini, harapannya dapat meningkatkan kesadarannya mereka. Kan sekarang sudah tahun politik, jadi partisipasi mereka dalam pemilu juga dibutuhkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rina menuturkan bahwa dalam Pendidikan Politik tersebut, terdapat beberapa materi yang diberikan kepada para peserta yang terdiri dari 100 penyandang difabel ini.
Mulai dari antisipasi terjadinya potensi konflik yang melibatkan umat beragama, kemudian informasi lengkap terkait dengan tahapan pemilu 2024, hingga penguatan yang dilakukan untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas di Kota Malang.
“Pertama ada (materi) dari sisi politik dan agama. Karena kan kita juga tahu polarisasi agama juga, itu kan potensi konflik juga dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Kalau dari Bakesbangpol Provinsi, itu terkait dengan tahapan pemilu. Kemudian dari saya, lebih ke mendorong teman-teman untuk menumbuhkan kesadarannya, menggunakan haknya,” paparnya.
Sementara itu, disinggung mengenai ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung dan mengoptimalkan peran serta difabel dalam menyalurkan suaranya. Rina mengaku bahwa ranah pemenuhan sarpras tersebut merupakan wewenang pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, ia memastikan segala keluh kesah dan pertanyaan para difabel akan dikoordinasikan dengan KPU Kota Malang.
“Kalau sarpras itu ada di ranah penyelenggarann. Dan itu ranahnya KPU, bukan di kami. Yang jelas nanti dari penyelenggara pasti punya cara untuk bisa memfasilitasi teman-teman. Kami disini kalau ada pertanyaan dan keluh kesah, akan ditampung untuk bisa berkoordinasikan dengan KPU,” jelasnya.
Diakhir, Rina optimis bahwa para difabel dari Yayasan Warung Inklusi yang hadir dalam acara tersebut memiliki antusias yang tinggi dalam keikutsertaan Pemilu 2024 nanti. Hal ini terbukti dengan tidak adanya peserta yang absen dari gelaran ini.
“Kalau menurut saya, dari pantauan di acara ini tadi ya cukup antusias. Karena kami mengundang itu semuanya hadir. Berarti memang punya semangat antusias yang luar biasa. Ada 100 peserta. Dari tuna netra, daksa, rungu, grahita, autis, itu ada perwakilannya semua,” pungkas Rina.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
