GRESIK (Lenteratoday) - Komisi II DPRD Kabupaten Gresik mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik agar mengoptimalkan proyek urukan di kawasan Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE) sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini bisa.semakin optimal.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gresik, Asroin Widiana menyampaikan bahwa, saat ini di JIIPE ada proyek pembangunan multi nasional PT Freeport Indonesia (FTI). Perusahaan smelter single line terbesar di dunia itu dipastikan membutuhkan tanah urukan yang sangat banyak.
"Kebutuhan tanah urukan yang sangat besar seharusnya dibarengi dengan peningkatan pajak dari sektor tambang galian C. Tahun 2024 proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia telah selesai. Dengan begitu tahun ini harus dioptimalkan,” ujarnya, Senin (27/2/2023).
Asroin menambahkan, keberadaan tambang galian C harus dimanfaatkan secara maksimal. Jangan operasionalnya ada, tapi pendapatan pajak dari sektor ini selalu tidak memenuhi target.
“Saat ini sedang krisis finansial dan ini sebagai salah satu upaya. Untuk itu, harus bisa memaksimalkan seluruh pendapatan. Mulai dari kecil menjadi besar dan yang besar harus jelas,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi II Mega Bagus Saputro mengatakan upaya dalam peningkatan PAD dibutuhkan kerja ekstra pemerintah. Pasalnya, pemerintah daerah harus menindak tegas pemilik tambang yang tidak memiliki izin. Sehingga, yang ilegal wajib membayar pajak dengan tertib.
“Kami akan terus melakukan pemantau serta evaluasi secara berkala. Langkah ini diambil agar PAD di tahun 2024 dari target yang di sepakati bisa sesuai,” tegasnya.
Untuk diketahui, target pendapatan dari sektor pajak mineral bukan logam yang di dalamnya termasuk galian C kenaikannya hanya sedikit. Hal ini patut disayangkan dengan kondisi yang ada di lapangan.
Pada tahun 2022 lalu pendapatan dari sektor ini mencapai Rp2,251 miliar dari target yang ditetapkan Rp8 miliar. Sedangkan tahun 2021 hanya tembus di angka Rp2,218 miliar. (ADV/Asepta YP)
.jpg)
