JAKARTA (Lenteratoday)-Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung besarnya korupsi di sektor pertambangan. Hal itu diungkapkan saatmenghadiri acara Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Polhukam pada Selasa (21/3/2023).
Menteri ESDM Arifin Tasrif turut hadir dalam acara ini. Acara ini digelar di Ballroom Grand Sahid Jaya, Jakarta, secara hybrid.
"Saudara, bayangkan betapa besarnya korupsi pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya dan mengapa kita melakukan reformasi itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalagi? Gilanya korupsi di negara kita ini," ucap Mahfud.
Mahfud kemudian mengungkap pengalamannya meminta bantuan Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan oleh oknum pelabuhan.
Kapal itu ditahan karena ketika itu ada larangan ekspor batu bara pada 2022. Pemerintah melonggarkan kebijakan larangan ekspor batu bara yang semula dari 1 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022, diputuskan akan dibuka secara bertahap mulai 12 Januari 2022 karena pasokan batu bara untuk PLTU dalam jangka pendek sudah aman.
"Saya punya pengalaman dengan Pak Arifin Menteri ESDM, saya tidak tahu kalau waktu itu Pak Arifin sedang sakit kena COVID," ucap Mahfud.
"Saya dapat laporan dari seorang pengusaha, 'Pak kapal saya ditahan padahal Pak Arifin sudah mengatakan semua kapal yang mengangkut batu bara dilepas, diizinkan ke luar lagi karena waktu itu kan (sempat) ndak boleh keluar, kemudian lepas," kata Mahfud.
"Itu ada saja di satu tempat, kapalnya harus dibawa ke Hong Kong, kalau hari Jumat belum sampai, itu melanggar kontrak puluhan miliar rugi," ucap dia.
Mahfud mengatakan, pengusaha itu melapor kepada dirinya jika kapal pengangkut batu bara miliknya tidak lepas, maka dia akan melapor kapalnya ditahan oleh pemerintah Indonesia.
"Saya telepon Pak Arifin, mulanya enggak diangkat lalu saya dapat WA 'ada perlu Pak Menko?' ya saya mau ngomong, lalu ditelepon, 'itu ada kapal ditahan, kan Bapak ngomong harus dilepas'," ucap Mahfud.
"'Iya kenapa di mana?' 'Di sana Pak', 'tolong kirim nomor kapalnya ke saya, nomor izin dan tujuannya', lalu saya kirim," lanjut dia.
Setelah mengirimkan data kapal tersebut, Mahfud mengatakan kapal yang ditahan itu langsung dibebaskan. Namun, ia terkejut karena ternyata ada ratusan kapal yang ditahan.
"Sorenya orang yang lapor saya itu datang dan mengucapkan terima kasih. 'Terima kasih Pak, kapal kami dilepas bukan hanya saya, 126 kapal lain langsung dilepas'. Berarti ada 126 kapal ditahan dan dimintai uang untuk berangkat," kata Mahfud.
"Untung Pak Arifin turun tangan, dan itu situasinya bagian dari mafia tambang administrasi di daerah," tutur Mahfud.(*)
Reporter: dya,rls /Editor: widyawati
.jpg)
