BLITAR (Lenteratoday) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Sosial (Dinsos) melakukan inovasi dan intervensi, dalam upaya mengentas Kemiskinan Ekstrem dengan target zero atau nol pada 2024. Yakni inovasi pendataan melalui Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial (Sidaksos), serta intervensi pemberian BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibiayai APBD Pemkab Blitar.
Disampaikan Kepala Dinsos Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto kalau sesuai pendataan dari BKKBN Tahun 2021 yang menjadi acuan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dari 0,74% Desil 1 totalnya sekitar 135.000 jiwa. "Hasilnya ditemukan angka 9.300 jiwa, yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim di Kabupaten Blitar pada 2022," ujar Bambang, Senin (27/3/2023).
Lebih lanjut Bambang menjelaskan angka Kemiskinan Ekstrim menggunakan data P3KE bukan DTKS, karena datanya memiliki Desil 1-10. Sedangkan DTKS tidak ada Desilnya, sejak akhir 2021. "Karena 2022 data dari P3KE tadi ada Desilnya, sehingga digunakan penentuan Kemiskinan Ekstrem sesuai indeks yang ditetapkan dari Wapres," jelasnya.
Selanjutnya daerah diminta menentukan jumlah Kemiskinan Ekstrim dengan acuan data P3KE, maka diungkapkan Bambang pihak Dinsos bekerjasama dengan Kominfo Kabupaten Blitar membuat inovasi Aplikasi Sidaksos. "Bahkan juga mendapat dukungan anggaran untuk pendataan, di tingkat desa dan kelurahan," ungkap Bambang.
Adapun mekanismenya data dari Desil 1 P3KE diinput dalam Aplikasi Sidaksos, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi pendataan sesuai indikator yang disepakati oleh tim pada tahun 2022. "Oleh pemerintah desa dan kelurahan, bahkan juga diberikan uang transpor per datanya. Saat ini pada 2023 sedang proses untuk pembuatan SK Bupati Blitar, menentukan jumlah Kemiskinan Ekstrim," terang mantan Kabag Tapem Setda Kabupaten Blitar ini.
Sedangkan intervensi yang dilakukan Dinsos untuk mengentaskan Kemiskinan Ekstrem ini yaitu memberikan bantuan iuran BPJS Ketenakerjaan, alasannya masyarakat yang masuk dalam Kemiskinan Ekstrim ini pekerjaannya beresiko tinggi dan termasuk pekerja harian lepas. "Apabila terjadi kecelakaan kerja, mereka tidak tercover atau bekerja dalam suatu lembaga perusahaan tapi bekerja sendiri. Maka perlu diberikan perlindungan jaminan sosial," kata Bambang.
Pengajuan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 9.300 jiwa dalam SK Kemiskinan Ekstrem ini sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Blitar, manfaatnya menurut Bambang dengan anggaran yang tidak terlalu berat bisa memberikan jaminan kecelakaan kerja. "Akan dicover biaya perawatannya jika sakit, bahkan info dari BPJS juga ada ganti upah harian. Kemudian kematian kecelakaan kerja maupun kematian karena sakit, ada beasiswa sekolah untuk anak dan klaim kematian yang bisa membantu keluarga yang ditinggalkan," tandasnya.
Secara teori nasional mengentasakan Kemiskinan Ekstrem ini, yaitu membantu pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Melalui berbagai program sosial oleh pemerintah mulai pusat, provinsi dan daerah.
Seperti diketahui Presiden RI Joko Widodo saat Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se Indonesia pada Januari 2023 lalu, meminta agar menurunkan angka Kemiskinan Ekstrem hingga zero atau nol pada 2024. Termasuk menekan angka gagal tumbuh pada anak atau Stunting di daerahnya masing-masing dengan target dibawah 14% pada 2024.
Ditanya mengenai target pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Blitar, Bambang menyatakan kalau penanganannya dilakukan melalui sinergi dengan urusan beberapa OPD terkait programnya. "Misalnya kesehatan dengan Dinkes, perumahan dengan Perkim dan air bersih dan lainnya dari perangkat daerah lainnya. Jadi kalau dari Dinsos pada 2023 ini, targetnya bisa memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan pada 9.300 jiwa yang memenuhi syarat dan alhamdulillah anggaran yang diberikan bisa mencakup seluruhnya," bebernya.
Disinggung mengenai program prioritas pada 2023 ini Bambang menuturkan selain bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 9.300 jiwa Kemiskinan Ekstrem, juga Peningkatan Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk karang taruna di tingkat kecamatan. "Serta memberikan pelatihan desain untuk penyandang disabilitas, berupa praktik langsung untuk pelatihan desain. Termasuk melanjutkan Program Pelayanan Pelatihan Disabilitas Membatik (Pelandik)," tutur Bambang.
Capaian Kinerja Dinsos Kab Blitar 2022 :
- Penyaluran BLT BBM
Daerah wajib menyisihkan 2% sisa dana transfer untuk 16.592 KPM - Pelatihan PSKS 346 orang terdiri tagana, pengurus panti LkS, pendamping PKH dan pekerja sosial masyarakat mengarah pada kemandirian SDM
- Penyaluran Bantuan Paket sembako dalam Program Obe Village One Product (OVOP)
- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 85.976 paket
- Pelatihan membatik batik untuk disabilitas (Pelandik)
- Bimbingan sosial bagi keluarga PMKS
sasarannya ODGJ
Total Disabilitas di Kab Blitar 7.935 orang, yang sudah ditangani Dinsos Kab Blitar sampai 2022 :
200 orang bantuan pangan
42 orang bantuan sandang
22 orang bantuan alat bantu kehidupan
30 orang bantuan bimbingan fisik spiritual (pijat tuna netra dan batik)
40 orang layanan kesehatan dasar
45 orang layanan rujukan
45 orang layanan kedaruratan
16 orang fasilitas adminduk. (*)
Reporter : Arief Sukaputra | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
