SURABAYA (Lenteratoday) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mengharapkan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur lebih memperhatikan sektor pertanian. Dengan demikian, maka pertanian di Jawa Timur akan lebih meningkat lagi.
Anggota Fraksi PDI Perjungan dan juga anggota Komisi B DPRD Jatim, Daniel Rohi, melihat bahkan mengapresiasi hasil pertanian di Jatim selama ini, khususnya pada sektor pertanian padi yang terus mengalami peningkatan produksi gabah. “Kami mengaprsiasi sektor pertanian cukup maju. Tadi Bu Gubernur bilang ada penambahan satu juta gabah dalam panen itu. Kita apresiasi teman-teman kita di bidang pertanian,” kata Daniel, Minggu (16/4/2023).
Meski demikian, Daniel mempertanyakan apakah hasil pertanian khususnya padi apakah hasil intervensi pemerintah, ataukah murni hasil petani. “Jangan sampai (pemerintah) hanya klaim saja, jangan sampai masyarakat memang sudah berprestasi dan pemerintah asal klaim saja, karena (itu) yang perlu kita soroti,” tandasnya.
Politisi asal Malang ini mengatakan bahwa selama ini anggaran pertanian di Jatim dinilai cukup rendah dan kurang jika melihat dari kebutuhan petaniannya, selain itu juga malah ada pemotongan anggaran. Padahal pertanian di Jatim sebagai salah satu penyumbang PRDB terbesar. Daniel menyebutkan, anggaran yang dialokasikan Pemrpv Jatim untuk pertanian hanya Rp 300 miliar dari total APBD Rp 30 Triliunan.
“Harus ada peningkatan nggaran pertanian di Jawa Timur dan itu harus masuk kalau kita di daerah agro industry maka kita patok 2,5 persen atau 3 persen dari APBD. Kalau pendidikan bisa 20% kenapa pertanian kita tidak tahu angkanya, sekarang anggaran pertanian hanya Rp 300 miliar. Bayangkan Rp 300 milliar dibanding dengan Rp 30 triliun berarti anggaran kita hanya 1 persen, coba kita naikkan 3 persen atau 5 persen, dengan kenaikan anggara itu apakah peningkatannya signifikan atau tidak,” sambungnya.
“Menurut saya yang dilaporkan pada hasil pertain itu bukan hasil pemerintah atau (hasil intervensi pemerintah ) minim dan ini juga pada sektor perkebunan,” lanjutnya.
Lebih lanjut dia menandaskan, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah pada politik anggaran sebagai bentuk keberpihakan negara pada pertanian. “Kalau pemerintah ini berpihak pada pertanian maka anggaran harus dinaikkan secara signifikan, sehingga nilai tukar petaninya tinggi karena pasca panenya bagus,” tegasnya.
Tak hanya itu, keberpihakan pemerintah terhadap petani juga dinilai kurang dengan adanya kelangkaan pupuk, baik itu pupuk subsidi maupun non subsidi. Kondisi petani semakin sulit ketika dihadapkan dengan banyaknya hama yang menyerang seperti hama tikus dan lainnya. Namun, dengan semua kondisi itu, para petani juga masih bisa survive dan hasil pertanian cukup bagus.
Keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian juga bisa diwujudkan dengan pembangunan infratruktur pertanian. Seperti perbaikan pada saluran irigasi, kemudian juga jalan-jalan yang menjadi akses mobilitas para petani termasuk untuk pengangkutan hasil pertanian. Dan, yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada sektor pertanian.
“Termasuk juga SDM pertanian. Setidaknya ada pelatihan untuk petani muda dan yang paling penting lagi ada pupuk harus tersedia,” tandasnya lagi.
Hal senada juga diungkapkan anggota Fraksi Partai Nasdem, Deni Prasetya. Menurutnya Jatim memiliki potensi besar dalam bidang pertanian khususnya di sektor pertanian padi. Namun demikian, potensi pertanian selain padi juga cukup besar. Dia mencontohkan pada pertanian jagung. Berdasarkan data BPS, produksi jagung Jatim pada tahun 2021 mencapai 6,662 juta ton PPK dari luas panen 1,230 juta Ha dengan rata-rata produktivitas sebesar 54,16 Ku/Ha. Produksi jagung Jatim tersebut berkontribusi 26,34 % terhadap nasional.
Pertanian jagung ini masih bisa bisa ditingkatkan lagi. Sebab, dengan kondisi para petani yang mengalami banyak kendala, namun masih bisa menghasilkan produk jagung cukup besar. Deni mengungkapkan diantara kendala yang dialami petani jagung mulai dari masalah hama hingga pupuk.
“Di sejumlah komunitas pertanian jagung, khususnya di area pertanian yang berada di area desa hutan, menghadapi sejumlah masalah kompleks mulai dari serangan hama tikus, permodalan saat tanam, input pupuk, dan jaminan harga saat panen,” kata Deni.
Untuk itu dia pun mempertanyakan sejauh mana dinas pertanian dan BUMD sector pertanian mengambil peran peran avalis untuk membantu problem-problem pertanian di masyarakat desa hutan. Sehingga, produksi dari pertanian jagung bisa lebih meningkat lagi. Dia juga sekaligus mendorong supaya pemerintah meningkatkan perhatiannya pada sektor pertanian ini.
Selain jagung, Deni juga menyoroti produksi bawang putih. Dia melihat bahwa Jatim memiliki potensi cukup besar untuk pertanian sektor satu ini. Pasalnya, Jatim memiliki sejumlah area pegunungan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai basis produksi bawang putih.
Ironisnya lagi, lanjut Deni, para petani juga dihadapkan pada masalah kelangkaan pupuk. “tersebut mengakibatkan kerugian bagi petani karena harga jual komoditas yang masih rendah di tingkat petani dan kenaikan harga komoditas yang tidak normal di tingkat pasar,” tandasnya.
Untuk itu dia meminta pada pemerintah agar bisa memberikan solusi terkait kelangkaan pupuk bersubsidi termasuk harganya yang juga dinilai masih cukup mahal. Akibatnya, biaya produksi petani menjadi lebih besar lagi, sedangkan harga jual produk jagung masih cukup murah.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam nota mengenai jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2022, Jumat (14/4/2023) kemarin menyatakan bahwa sektor pertanian sudah masuk dalam langkah trategik untuk keberlanjutan kinerja pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, memperkuat sinergi lintas sektor dan mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia, melakukan peningkatan nilai tambah agro industri melalui optimalisasi hilirisasi komoditas agrikultur dan hortikultur,” tandasnya.
Dia juga menandaskan bahwa Pemprov Jawa Timur juga terus mengembangkan program agropolitan dan agribisnis di wilayah Jawa Timur bagian selatan maupun wilayah Kepulauan Madura, Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil lainnya. Dia menandaskan program-program ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
“Selain itu, pemerintah juga telah melakukan implementasi pengembangan hilirisasi agroindustri dan agrowisata, yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian di Jawa Timur dan memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat di sekitar wilayah pertanian,” tandasnya. (*)
Reporte : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
