SURABAYA (Lenteratoday) – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), Adik Dwi Putranto, mengungkapkan bahwa Sensus Pertanian Tahun 2023 menjadi momentum bagi Pemerintah untuk memperbaiki seluruh data pertanian, salah satunya data petani yang menerima alokasi subsidi pupuk.
Menurut Adik Dwi, permasalahan tentang subsidi pupuk dikarenakan data petani sehingga membuat alokasi subsidi pupuk yang ditetapkan Pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) atau yang saat ini dikenal dengan e-Alokasi.
"Data pertanian kita saat ini kurang update. Khususnya perorangan-perorangan yang belum terdaftar dalam kelompok tani, masih banyak yang belum terupdate, sehingga persoalan pupuk subsidi selalu muncul tiap tahunnya," tegas Adik Dwi, Jumat (19/5/2023).
Ia pun berharap Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serius dalam mendata kebutuhan pupuk petani tiap tahunnya. Sehingga Pemerintah dapat memutuskan kebijakan pupuk bersubsidi dalam hal ini alokasi pupuk bersubsidi bisa tepat.
"Kalau untuk distribusi itu perkara lain, dan itu ada pada tataran pengawasan. Tapi RDKK yang menjadi dasar pengambilan kebijakan harus benar-benar akurat, petani yang mempunyai hak terhadap pupuk bersubsidi harus update," tandasnya.
Oleh karena itu, dirinya menilai Sensus Pertanian Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi momentum dalam memperbaiki data pertanian nasional. Meski begitu, dirinya menyebut kegiatan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini harus diubah periode pelaksanaannya. Pasalnya periode 10 tahun dikhawatirkan tidak bisa disandingkan dengan perubahan yang terjadi setiap tahunnya.
Dia mencontohkan seperti data produktivitas tanaman saat ini di angka 6 sampai 7 ton per hektar. Angka tersebut bukan angka maksimal atau masih bisa ditambah kembali produktivitasnya.
"Sensus pertanian sama halnya dengan RDKK harus bisa diupdate setiap tahunnya, biar kebijakan Pemerintah tepat sasaran," tutup Andika.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Pencanangan Sensus Pertanian 2023, secara virtual Senin (15/5/2023) menyayangkan data pertanian yang kurang akurat. Pasalnya, keakuratan data pertanian dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat. Presiden pun membeberkan dampak buruknya data pertanian yang tidak akurat di Indonesia. Hal itu paling jelas terlihat pada program pupuk subsidi.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dydik Rudy Prasetya, Jumat (19/5/2023) memastikan bahwa data RDKK yang ada sebenarnya sudah terupdate. Menurut dia, masalah mengenai kebijakan subsidi pupuk di Jawa Timur sama dengan masalah yang terjadi di provinsi lain di mana alokasi subsidi pupuk yang diberikan belum sepenuhnya mencukupi usulan kebutuhan dalam RDKK.
"Di Jawa Timur, alokasi Urea subsidi dari Pemerintah Pusat saat ini hanya bisa mencukupi 92 persen RDKK, begitu juga dengan Phonska hanya 56 persen," terangnya.
Dydik menegaskan untuk memenuhi kebutuhan di RDKK saja kurang, apalagi jika dibandingkan dengan keinginan petani. Karena memang keinginan petani juga jauh di lebih besar dari yang tercatat RDKK.
"RDKK ini juga sesuai dengan rekomendasi dari Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan). Misalnya rekomendasi untuk Urea 100 kilogram, keinginan petani bisa 120 kilogram. Jelas akan semakin kurang kalau didasarkan pada keinginan petani," ungkapnya.
Dydik memperkirakan, perbaikan data yang dimaksud Presiden RI Jokowi karena adanya perubahan kebijakan, yaitu pupuk organik Petroganik yang sejak tahun lalu tidak disubsidi, rencananya akan kembali disubsidi. "Jelas ini harus dihitung ulang, berapa kebutuhan," jelasnya. (*)
Reporter : Asepta | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
