JAKARTA (Lenteratoday) - Anies Baswedan, Calon presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, menyampaikan pidato kebangsaan pada puncak perayaan Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-21 di Istora Senayan, Sabtu (20/5/2023).
Pada pidatonya di hadapan pada undangan antara lain pimpinan umum partai dari mitra partai Koalisi Perbaikan untuk Persatuan (KPP), mulai dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Ketua Umum Surya Paloh, Anies sempat menyinggi beberapa hal, mulai dari tipe pemerintah hingga masalah pembangunan infrastruktur dan juga subsidi berkeadilan.
Anies menyebutkan dua tipe pemerintahan, yakni pemerintah dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif dan pemerintahan institusi politik dan ekonomi inklusif. "Institusi politik ekstraktif itu bersifat memeras, menyingkirkan dan bersifat inklusif atau melayani negara," katanya.
Anies menyinggung bahwa institusi politik dan ekonomi ekstraktif biasanya untuk kepentingan kelompok. Di mana pemerintahan tersebut mengkonsolidasikan kekuatan kewenangan pada suatu pemimpin, pada satu grup pada satu kelompok kekuasaan yang tidak disebar dan tidak dibagikan semua negara.
Tak hanya itu, institusi politik ekstraktif, kata Anies, memberikan batasan dalam partisipatif publik, mengendali dengan manfaat kekuatan politik yang dimiliki (abuse of power).
"Bahkan mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena negara dengan institusi politik yang memeras dan meningkatkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum," kata dia di hadapan massa PKS.
Anies meyakini pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif bahkan membuat peraturan ditekuk sesuai kepentingan tertentu ketika diterapkan. "Setelah tebang pilih seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan," ujarnya.
Anies juga menjelaskan bagaimana pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusi. Di mana pemerintahan seperti itu selalu mengayomi masyarakat, menjunjung tinggi tegaknya rule of law. "Memperkuat cabang-cabang hukum agar independen agar terbebas dari intervensi politik dan transparan dalam pengambilan keputusan," ujarnya.
Anies menyebutkan pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusif melayani akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk melaksanakan aspirasi tanpa sedikitpun ada rasa takut.
"Sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan, izinkan kata-kata rakyat bisa muncul di permukaan pada saat ini pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka," katanya Anies.
Padahal, kata dia, soal pendapat dan suara rakyat sudah jelas diatur dalam konstitusi negara."Justru pasal-pasal dalam undang-undang dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksklusif melarang konstitusi atas kebebasan berpendapat," kata Anies Baswedan.
Dalam pidatonya, Anies Baswedan juga menyinggung soal subsidi yang tidak tepat. Menurutnya, subsidi seharusnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ia pun menegaskan kelak akan mengatur subsidi secara berkeadilan.
"Bagaimana subsidi kita kelak diatur secara berkeadilan, jangan sampai alokasi subsidi kita justru diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Sementara mereka yang membutuhkan subsidi justru dilewatkan," kata Anies.
Dalam pidato itu juga, Anies sempat meninggung soal pembangunan infrastruktur. Dia membandingkan antara pembangunan di era sekarang dengan era kepemimpinan Susilo Bambang Yshoyono (SBY). Menurutnya, SBY lebih banyak membangun jalan umum ketimbang Jokowi. Ia berpendapat pemerintahan Jokowi berhasil jalan tol sepanjang 1.600 KM dan membangun jalan umum tak berbayar sepanjang 19.000 KM.
"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu KM atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 KM, 10 tahun sebelumnya 11 ribu KM, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies. (*)
Sumber : cnnindonesia.com/tempo.co | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
