Rapat Paripurna DPRD: SILPA APBD 2022 Tinggi, Pemkab Malang Upayakan Optimalisasi di 2023

05 June 2023
44
0

Bupati Malang, Sanusi secara simbolis menerima penghargaan predikat WTP dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kholiq, Senin (5/6/2023).(Santi/Lenteratoday)

MALANG (Lenteratoday) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah merencanakan langkah-langkah untuk mengoptimalkan anggaran tahun 2023 dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari APBD 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mewakili Bupati Malang, Sanusi, dalam agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang terhadap Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Senin (5/6/2023).

Sebelumnya, Didik mengatakan, pelaksanaan APBD tahun 2022 di Kabupaten Malang telah mencapai tingkat realisasi yang signifikan. Dari sisi Pendapatan Daerah, menurutnya telah mencapai 94,42 persen dari target. Dengan realisasi sebesar Rp 4 triliun 18 miliar 953 juta dari target sebesar Rp 4 triliun 256 miliar 368 juta.

"Kalau dari sisi Belanja Daerah, di kami mencapai 90,52 persen, dengan realisasi sebesar Rp 4 triliun 330 miliar 508 juta dari alokasi anggaran sebesar Rp 4 triliun 784 miliar 54 juta," ujar Didik, ditemui usai menghadiri agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang terkait penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022.

Ditambahkannya, dari hasil perhitungan antara Pendapatan dan Belanja Daerah, menunjukkan adanya defisit sebesar Rp 311,554 miliar dan pembiayaan netto sebesar Rp 527,686 miliar, yang mengakibatkan terbentuknya SILPA APBD 2022 sebesar Rp 216,131 miliar.

Oleh karena itu, dalam rangka memaksimalkan penggunaan SILPA tersebut, menurutnya Pemkab Malang akan melakukan upaya untuk menekan angka tersebut sekecil mungkin.

"Nah makanya, dari SILPA 2022, itu kan dimasukkan pada anggaran 2023, ya tentunya bagaimana tahun ini SILPA ini harus kita tekan seminimal mungkin, artinya itu kan anggaran yang tidak terserap," tambahnya.

Lebih lanjut, Didik menegaskan sesuai dengan arahan Bupati Malang, Sanusi, maka Pemkab Malang telah menetapkan target serapan anggaran minimal sebesar Rp 150 miliar pada tahun 2023 ini. Langkah tersebut dikatakannya, akan menjadi fokus dalam perencanaan dan pelaksanaan prioritas di tahun depan.

"Nah kalau ada anggaran yang sampai tidak terserap berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki, Pak Bupati meminta tahun 2023 ini anggarannya tidak kurang serapan dari tahun sebelumnya, paling tidak ya Rp 150 miliar an lah untuk 2023," jelasnya.

Di sisi lain, dalam merencanakan prioritas tahun 2023, Didik menyatakan bahwa Pemkab Malang tetap menjadikan sektor infrastruktur sebagai prioritas utamanya, hal tersebut juga diiringi dengan pemaksimalan pada sektor pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. "Prioritas untuk sementara kita masih sama dengan tahun kemarin, infrastruktur jadi prioritas utama, yang kedua pendidikan dan ketiga kesehatan," urainya.

Diakhir, dalam agenda paripurna DPRD Kabupaten Malang tersebut, perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemkab Malang juga menjadi sorotan. Didik menyebutkan bahwa ketepatan waktu dalam proses birokrasi dan penyelesaian masalah kebijakan keuangan, menjadi aspek yang perlu diperbaiki agar SILPA ke depannya dapat diminimalisir. Menurutnya juga, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan digunakan dalam pembahasan pertanggungjawaban kedepannya.

"Satu diantaranya yakni ketepatan waktu itu tadi, proses birokrasi sehingga bagaimana SILPA ke depan, kemudian jika ada problem problem secara kebijakan itu harus diselesaikan," tukasnya.

Terpisah, menanggapi penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian khususnya ialah terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya terealisasi sebesar 77 persen dari target yang ditentukan.

Darmadi menjelaskan, DPRD Kabupaten Malang akan melakukan evaluasi mendalam terkait hal tersebut. Menurutnya, upaya pengoptimalan pendapatan daerah pada tahun 2023 akan lebih ditekankan, agar dapat mencapai target yang ditetapkan. Hasil evaluasi serta audit dari BPK RI juga dikatakannya, menjadi acuan dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD guna mencari solusi yang tepat.

"Nah, itu nanti yang akan kita evaluasi dan penekanannya agar bisa lebih dioptimalkan di tahun 2023 ini. Jadi hasil evaluasi nanti, termasuk hasil audit dari BPK itu yang akan kita pakai dalam rangka kegiatan pembahasan pertanggungjawaban ini," ujar Darmadi, ditemui pada kesempatan yang sama.

Dalam pembahasan lebih lanjut, Darmadi juga menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Malang akan mendalami penyebab pendapatan retribusi yang tergolong masih kecil, yakni dengan target sebesar Rp 117 miliar 983 juta, terealisasi sebesar Rp 34 miliar 668 juta atau hanya sebesar 29,38 persen dari target.

"Ya nanti kan kami lihat lagi, dari sektor apa yang kecil itu. Yang mana, dan kenapa, kami masih akan mendalami dalam pembahasan nanti," pungkasnya.(ADV)