JELANG Pemilu 2024, suhu politik di Indonesia makin panas. Tak hanya terkait capres-cawapres ataupun caleg, tapi berbagai isu berembus di semua sektor. Terbaru, DPR RI curiga ada ‘udang di balik batu’ terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang digelontor Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, di beberapa daerah diduga penyaluran bansos ini ternyata banyak disalahgunakan dan ditunggangi oleh kepentingan politik. Apalagi meski dinilai berjalan lambat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sedang memproses penyelidikan terkait dugaan rasuah di Kementerian Sosial (Kemensos).Direktur Utama Bulog Budi Waseso menjamin penyaluran bansos pangan, khususnya bansos beras tahun ini akan bebas dari tindak pidana korupsi. Pasalnya, jenis beras yang disalurkan adalah premium dengan kualitas patah (broken) hanya 5% dan berstandar internasional. Tepisan senada diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi. Penyelewengan bansos berpeluang kecil dilakukan karena penyaluran harus by name by address, sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK).BACA BERITA LENGKAP, KLIK DI SINI https://cdn.lentera.co/c/newscenter/lenteratoday/2023/06/06062023.pdf
[3d-flip-book id="141925" ][/3d-flip-book]https://cdn.lentera.co/c/newscenter/lenteratoday/2023/06/06062023.pdf">