MALANG (Lenteratoday) - DPRD Kota Malang menyoroti pentingnya upaya untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kota Malang.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan pentingnya keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat untuk mendukung penanganan bencana agar dapat berjalan efektif.
Dalam hal ini, menurutnya pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) kebencanaan yang jelas dan terkoordinasi.
"Masyarakat harus tahu seperti apa SOP ketika terjadi bencana, apa yang harus mereka lakukan, siapa yang harus dihubungi, apa yang harus dikerjakan. Itu yang mungkin masih perlu kita kontrol. Sudah banyak relawan kita, tapi yang akan kita masifkan kembali adalah sistem koordinasi dan komunikasi," ujar Amithya, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (6/6/2023).
Amithya menambahkan, dalam mendukung penanggulangan bencana yang efektif, Komisi D DPRD Kota Malang juga mendorong penguatan sarana dan prasarana (sarpras) yang diperlukan. Dalam konteks penganggaran, pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan yang memadai kepada BPBD Kota Malang.
Menurut Amithya, salah satu langkah yang diusulkan yakni dengan melakukan pelatihan-pelatihan relawan kebencanaan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Pihaknya mengaku, akan terus melakukan evaluasi dan pemetaan kebutuhan masyarakat, dalam rangka memastikan penanggulangan bencana menjadi upaya yang terintegrasi dan melibatkan seluruh elemen.
"Kami selalu berupaya supaya BPBD punya taring. Ketika turun di masyarakat, punya bekal. Salah satunya mungkin dengan pelatihan relawan kebencanaan. Pelan-pelan, nanti kita petakan lagi, apa yang masih kurang di masyarakat. Tidak bisa kita hanya mengandalkan BPBD untuk penanganan bencana, harus terintegrasi. Jadi itu perlu dukungan dari masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga menyampaikan, melalui dialog yang dialkukannya dengan masyarakat, dewan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para warga, terlebih mereka yang telah dilanda bencana. Dimana salah satunya terkait dengan sertifikasi tanah di wilayah sempadan sungai.
Namun menurutnya, hal tersebut memang bukanlah tanggungjawab tunggal BPBD Kota Malang ataupun Dinas Sosial semata. Kendati demikian, penting bagi Pemkot Malang untuk menyusun solusi yang holistik dengan memberikan edukasi, pendekatan, serta pendampingan kepada masyarakat.
"Misalnya masalah sertifikasi, tentu saja ini tidak dengan solusi yang sangat instan. Jadi pasti Pemkot Malang, tidak hanya kami, harus punya solusi terhadap itu, yang sifatnya jangka panjang. Misalnya sudah kami sampaikan juga, perlukah ada relokasi. Yang penting edukasi, pendekatan, pendampingan, baru nanti hasil akhirnya seperti apa," pungkasnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
