NGANJUK (Lenteratoday) – Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, mengklaim bahwa perekonomian Kabupaten Nganjuk pada 2022 kemarin meningkat pesat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya, perekonomian Nganjuk bangkit setelah masa pandemi.
Hal itu disampaikan Mahaen dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk tentang penyampaian jawaban terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2022 (LKBJ), Selasa (4/7/2023). Sementara, Rapat Paripurna tentang tanggapan fraksi-fraksi terkait LKBJ, sudah dilakukan pada Senin (3/7/2023).
Marhaen Djumadi menjelaskan bahwa Kabupaten Nganjuk berhasil mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi pada tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan sebesar 1,71%. Namun, melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, pertumbuhan ekonomi berhasil pulih pada tahun 2021 dengan mencapai 3,63%.
Lebih lanjut, Marhaen Djumadi menyampaikan bahwa pada tahun 2022, Kabupaten Nganjuk mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin menggembirakan, yaitu sebesar 4,83%. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya memperkuat sektor ekonomi di daerah tersebut.
“Misalnya PDIP menanyakan tentang pertumbuhan ekonomi, ya Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi nganjuk kan progres sempat minus tahun 2020 minus 1,71 % lalu tahun 2021 naik menjadi 3,63 kemudian tahun 2022 kemarin jadi 4,83%,” ujarnya.
Marhaen Djumadi juga Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk luar biasa. Ia mengungkapkan bahwa PDRB Nganjuk telah mencapai angka sebesar Rp 30 triliun, serta pendapatan perkapita yang mencapai Rp 28 juta rupiah per tahun. Dia menjelaskan pendapatan perkapita adalah ukuran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Angka Rp 28 juta rupiah per tahun menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat di Kabupaten Nganjuk.
“PDRB nganjuk juga luar biasa Rp 30 triliun termasuk pendapatan perkapita perorang Rp 28 juta pertahun,” ungkapnya lagi.
Kemudian, dalam rapat paripurna sebelumnya tidak satupun fraksi DPRD Nganjuk membacakan pandangan umum mereka atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nganjuk. Pandangan tersebut langsung diserahkan ke pimpinan rapat. Hal ini mengakibatkan rapat paripurna berlangsung dalam waktu singkat, hanya sekitar 15 menit.
Meskipun demikian, dalam rapat tersebut, Jianto, yang menjadi pimpinan Rapat Paripurna DPRD Nganjuk, menjelaskan bahwa penyerahan pandangan umum fraksi tanpa pembacaan telah sesuai dengan tata tertib DPRD Nganjuk. Jianto juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menawarkan kepada fraksi-fraksi untuk memutuskan apakah pandangan umum mereka akan dibacakan atau tidak.
"Semua fraksi menghendaki untuk tidak membacakan pandangan umum mereka atas LKPJ Bupati Nganjuk, jadi silakan dan rapat paripurna dapat segera diselesaikan," ungkap Jianto dalam Rapat Paripurna DPRD Nganjuk. (*)
Reporter : Abdillah Qomaru | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
