SURABAYA (Lenteratoday) – Pemprov Jawa Timur mengambil keputusan tegas terkait polemik penjualan seragam SMAN di Tulungagung yang harganya mahal. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan telah memecat Plt kepala SMA tersebut.
Selain itu, Khofifah juga mengizinkan semua wali murid yang keberatan dengan harga tersebut untuk mengembalikan seragam itu dan meminta pengembalian uangnya. "Yang keberatan dengan seragam itu, bisa dikembalikan, dan diganti uangnya," ujarnya saat ditemui usai Rakor Kesehatan di Surabaya, Rabu (26/7/2023).
Gubernur kelahiran Surabaya ini juga memastikan kalau Plt Kepala Sekolah SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung sudah dinonaktifkan. Kepastian ini didapat setelah ada laporan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Aries Agung Paewai. "Plt Kepala Sekolahnya sudah diberhentikan," kata Khofifah.
Tak sampai di situ, Khofifah juga mendapatkan laporan kalau tim khusus dari Dindik Jatim masih bekerja di lapangan untuk menelusuri dugaan bisnis seragam sekolah. "Sekarang tim dari Dindik masih intensif di lapangan," pungkas dia.
Seperti yang diketahui, berdasarkan unggahan salah satu wali murid di Tulungagung diketahui rician harga paket seragam dan atribut yaitu satu setel seragam abu-abu putih Rp 359.400; satu setel pramuka Rp315.850; satu setel batik Rp 383.200; satu setel baju khas Rp440.550; jas almamater Rp185.000; kaos olahraga Rp130.000; ikat pinggang Rp36.000; tas Rp 210.000; atribut Rp 140.000; dan jilbab Rp 160.000.
Penjualan seragam ini memicu reaksi dari berbagai pihak termasuk DPRD Jatim. Anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi meminta supaya persoalan seragam sekolah ini dituntaskan. Bahkan dia mengatakan bahwa seragam sekolah ini sudah menjadi bisnis dengan dalih koperasi siswa. Mathur mengaku sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, sebab dengan harga yang cukup mahal itu bisa menjadi beban hidup mereka.
Mathur yang merupakan politisi PBB ini juga mengaku mendapatkan cerita dari salah seorang kepala sekolah dari Surabaya. Kepala sekolah itu mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sengaja ngedrop dan produsen batik seragam hanya satu.
“Pada tahun 2018 pernah mencari kain seragam seperti SMA Negeri 5 Surabaya. Tapi saya cari di Pasar Turi, Pasar Atom, tidak menemukan. Mereka bilang itu tidak dijual di pasaran,” jelas Mathur anggota Komisi E DPRD Jatim ini.
Untuk itu, dia mendesak supaya Pemprov Jatim mengusut tuntas dan memutus mata rantai bisnis seragam dan atribut sekolah ini. “Hentikan jual beli seragam di sekolah. Bebaskan mereka beli di toko manapun,” tegas pria asli Bangkalan Madura. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
