MALANG (Lenteratoday) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana untuk menganggarkan pengadaan seragam sekolah dalam APBD 2024 mendatang. Hal tersebut menyusul banyaknya keluhan masyarakat, mengenai mahalnya seragam sekolah di beberapa SD-SMP negeri Kota Malang.
Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, koperasi sekolah seharusnya tidak menjual seragam dengan harga yang membebani siswa dan orang tuanya. Karena itu, Sutiaji juga mendesak agar SD-SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, untuk tidak memberlakukan harga seragam yang tinggi.
"Bisa jadi ke depan, kami siapkan dari anggaran untuk seragam anak sekolah dalam APBD. Karena kita tahu memang kalau untuk seragam itu penting, nanti dianggarkan biar semua sama. Jadi nanti siswa, wali murid pun, tidak usah mikir itu. Biar nanti 2024 dicover oleh APBD," ujar Wali Kota Sutiaji, ditemui usai memberikan arahan pada sosialisasi Anti Bullying di tingkat SD-SMP se Kota Malang, Jumat (28/7/2023).
Menanggapi pernyataan Sutiaji. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana mengatakan, pihaknya akan berencana untuk berkoordinasi dengan DPRD setempat, guna menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan seragam sekolah.
"Sangat mendukung. Ya nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman di DPRD. Dan akan kami hitung. Dan saya yakin bisa dianggarkan di APBD," ujar Suwarjana, ditemui dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, Suwarjana menyampaikan bahwa rencananya, jumlah anggaran akan dihitung berdasarkan jumlah siswa di SD dan SMP se Kota Malang. Menurutnya, prioritas pertama adalah siswa kelas 1 SD dan kelas 1 SMP, yang kemudian akan dipertimbangkan untuk siswa SD/SMP swasta di wilayahnya.
"Kan katakanlah jumlah SD kelas 1 itu hanya sekitar 15.000 SMP juga segitu, kan imbang kan. Itu sudah negeri dan swasta termasuk MI. Karena kami menghitungnya lulusan SD sekitar 14.000 sekian, jadi kita kunci di angka 15 ribu untuk SMP kelas 7 dan 15 ribu untuk SD kelas 1. Nah itu tinggal dihitung," lanjut Suwarjana.
Sebelumnya, Suwarjana menyampaikan bahwa harga seragam yang banyak dikeluhkan oleh wali murid belakangan ini, tidak diatur oleh Disdikbud. Sebab menurutnya, harga seragam sepenuhnya ditentukan oleh koperasi di masing-masing sekolah. Dalam hal ini, Suwarjana juga menekankan bahwa pihaknya tidak pernah mewajibkan pembelian seragam di koperasi sekolah.
"Katanya kan ada yang Rp 1 juta, Rp 1,2 juta bahkan saya juga dengar (seragam) SD itu ada yang Rp 1,5 juta. Itu kami gak pernah terlibat. Saya cuman menekankan, agar jangan sampai lebih mahal dari harga di pasaran, saya sampai bilang gitu. Dan tolong jangan dipaksakan, jangan diwajibkan membeli seragam di sekolah lewat koperasi sekolah. Di manapun boleh," tuturnya.
Diakhir, pejabat eselon II Kota Malang ini juga menjelaskan, pihak Disdikbud telah menerima laporan dari sekolah-sekolah yang bersedia membantu wali murid yang kesulitan membeli seragam. Suwarjana juga mengaku akan berkoordinasi dengan sekolah untuk memastikan setiap siswa yang membutuhkan dapat memperoleh seragam secara gratis.
"Kalaupun memang wali murid ini gak punya (uang untuk beli seragam) silahkan menyampaikan agar sekolah ini membantu. Dan alhamdulillah teman-teman di sekolah sudah laporan ke kami, jadi kalau memang ada wali murid yang mau terus terang gak punya biaya, kami berikan gratis," pungkasnya.
Sebagai informasi, untuk memastikan agar setiap siswa memperoleh fasilitas yang sama dalam mengakses pendidikan. Pemkot Malang saat ini telah menyiapkan sebanyak 2.500-3.000 seragam sekolah gratis yang akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu. (*)
Reporter: Santi Wahyu/Editor:Widyawati
.jpg)
