JAKARTA (Lenteratoday) - Isai memutuskan menghentikan impor sapi dari Australia, pemerintah berencana mengimpor sapi dari Afrika Selatan (Afsel), Brasil dan India. Pelaku usaha peternakan pun mengingatkan ancaman berbagai penyakit yang mengancam ternak di ketiga negara tersebut.
"Menurut saya berhak saja pemerintah melakukan importasi dari negara-negara yang belum bebas PMK. Hanya analisis risiko tadi harus diungkap ke publik, harus melakukan prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian ini adalah supaya pencegahan semakin meluasnya PMK yang ada di Indonesia sekarang ini. Apakah kita mau kalau kita memasukan itu sehingga menjadi lebih (penyebaran penyakit meluas)," katanya Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, (PPSKI) Robi Agustiar dikutip Sabtu (5/8/2023).
Diketahui, ketiga negara itu kemungkinan menjadi opsi lain setelah adanya temuan kasus penyakit kulit menular atau Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi dari Australia.
Namun, Afrika Selatan dan India diketahui belum bebas dari penyakit menular pada sapi seperti penyakit mulut dan kuku (PMK atau Foot and Mouth Disease/FMD) serta LSD. Sementara Brasil belum bebas penyakit unggas dan demam babi. Hal ini berdasarkan data World Organisation for Animal Health/WAHIS.
Dikatakannya, saat ini saja di sejumlah daerah di Indonesia belum dinyatakan bebas PMK. Hanya beberapa seperti NTT, Papua, sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sulawesi yang masih dinyatakan bebas PMK.
Robi mengatakan pemerintah harus memastikan sapi impor dari ketiga negara itu berasal dari sejumlah wilayah yang dinyatakan bebas penyakit. Dia juga meminta pemerintah terbuka terkait analisis risiko untuk Indonesia jika harus mengimpor dari negara-negara yang belum bebas PMK dan LSD.
"Pemerintah pasti punya kajian analisis risiko yang sudah dilakukan dan ini yang harus dibuka ke publik. Sehingga ketika berpengaruh pada peluasan PMK artinya ada yang salah dari kajian analisis risko tersebut," jelasnya.
Risiko lainnya, jika penyakit LSD dan PMK ini meluas karena adanya impor, pemerintah harus mengeluarkan dana yang besar. Terutama untuk vaksinasi hewan di sejumlah daerah yang bebas penyakit tersebut.
"Ongkos untuk PMK ini kan mahal sehingga APBN perlu ditambah untuk membeli vaksin sebanyak setahun 2 kali, dan ini harus diulang sampai 5-6 tahun ke depan. Artinya pemerintah harus mampu menganggarkan populasi sapi yang sudah terkena PMK, populasi domba, kambing, kerbau," terangnya.(*)
Reporter:dya,rls /Editor:widyawati
.jpg)
