JAKARTA (Lenteratoday)-Kondisi udara Jakarta terpantau kembali memburuk. Kamis (31/8/2023) pagi ini, mayoritas wilayah Jakarta ditandai warna merah. Sejumlah wilayah memiliki AQI di atas 170.
Diantaranya Palmerah (173), Kembangan Selatan (181), Ancol (188), Jelambar Baru (173), hingga Tanjung Priok (172). Zat polutan PM 2.5 di Ancol bahkan mencapai 129.
Padahal, AQI yang tergolong baik maksimal 50, sementara menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), PM 2.5 sebaiknya tak lebih dari 12.
Di aplikasi Nafas, kualitas udara Jakarta pagi ini masuk di kategori tidak sehat di indeks kisaran 150-188.Padahal kemarin, status udara di Jakarta terpantau berwarna kuning atau moderat, dengan skor AQI 84-151.
Sementara menurut IQAir, Indonesia kembali menjadi kota nomor satu di dunia yang paling berpolusi dengan skor AQI 177 dan masuk kategori merah. Ini disusul Dhaka, Doha, Kolkata, dan Hanoi.
DPR Ancam Bentuk Pansus
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kasus polusi udara khususnya di Jabodetabek.
Charles menyebut DPR tak segan membentuk panitia khusus (pansus) apabila pemerintah tak serius.
"Kalau pemerintah tidak serius, kita sudah ngomong di sini. Teman-teman banyak yang mengusulkan, mau pansus, kita pansusin saja. Teman-teman komisi lain setuju kok, kira bikin pansus biar pemerintah serius," kata Charles dalam rapat kerja bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (30/8/2023).
Dia pun menilai sejauh ini koordinasi kementerian/lembaga belum berjalan dengan baik. Dia melihat kementerian/lembaga justru berjalan sendiri-sendiri dalam aksinya.
Politikus PDIP ini pun mencontohkan ketika Menkes Budi Gunadi menginginkan Indonesia meniru China melalui alat pemantauan kualitas udara real time yang dipasang di sejumlah titik.
Namun di sisi lain, Kementerian LHK tidak sepakat dengan ide itu. Lebih setuju jika hanya menempatkan satu alat canggih yang akan dipasang di sekitaran GBK.
"Jadi diskusi di internal pemerintah saat ini seperti apa sih? kalau tadi kita lihat strategi yang disampaikan Pak Menteri itu diadopsi dari China, tetapi ini kan bukan policy resmi dari pemerintah, ini kan pemikiran Pak Menkes," ujar Charles.(*)
Reporter:dya,rls/Editor: widyawati
.jpg)
