PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) telah merampungkan dokumen rencana kerja aksi mitigasi perubahan iklim pada Desember 2022. Rencana kerja ini mencakup 5 aksi mitigasi utama, dalam sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) 2023–2030.
"Ini merupakan upaya dalam rangka menurunkan emisi melalui deforestasi dan degradasi hutan, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan ekosistem gambut," papar Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalteng, H.M. Agustan Saining, Jumat (1/9/2023).
Dengan adanya dukungan Pemprov Kalteng pada sektor FOLU, diharapkan mampu menyumbang untuk menurunkan hingga 60 persen dari total target penurunan emisi nasional. Dengan tujuan utama mencapai netral karbon pada 2060.
Agustan menjelaskan, adanya perluasan penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), akan digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu untuk penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial, serta mendukung operasional KPH dan program strategis lainnya.
"Terkait rehabilitasi hutan dan lahan yang ada di wilayah Kalteng dari DBH-DR akan dilakukan pembahasan pada tahun 2024 mendatang," ungkapnya.
Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Reja Framika, mengatakan mendukung upaya Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dalam hal aksi mitigasi perubahan iklim.
Dikatakannya saat ini iklim secara global memang sedang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal inilah yang menyebabkan cuaca yang ekstrem belakangan ini. Karena itu dengan mengalokasikan dana untuk pelestarian hutan serta membuat aturan terkait penggunaan lahan, merupakan langkah tepat dari pemerintah sebagai salah satu upaya dalam penurunan emisi nasional.
"Untuk mencapainya tentu perlu kerja keras, melalui sejumlah proses dan tahapan, komitmen yang kuat, serta dukungan semua pihak," pungkas Reja.(*)
Reporter : Novita/Editor: widyawati
.jpg)
