Jakarta-Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya akan berfokus memangkas birokrasi yang berpotensi menghambat investasi. Pada pidato pelantikan presiden, Minggu (20/10) ia meminta tingkatan jabatan eselon di pemerintahan dipangkas.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II,eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?" kata Jokowi saat pidatopelantikan presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Ia meminta tingkatan eselon dipangkas menjadi dua level.Yakni diganti dengan jabatan fungsional."Saya minta untuk disederhanakanmenjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargaikeahlian, menghargai kompetensi," tegasnya.
Dalam pidato pelantikan presiden, Jokowi menegaskankomitmennya untuk menyederhanakan birokrasi. Ia akan melakukan hal tersebutsecara besar-besaran. "Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harusdiprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjangharus kita pangkas," ucapnya.
Selain itu, eks Wali Kota Solo itu juga meminta paramenteri, pejabat negara dan birokrat agar serius dalam bekerja. Tujuannya taklain agar tercapai program pembangunan dalam visi misi Jokowi.
Dia menegaskan tak akan segan mencopot pejabat hanyamain-main. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Sayapastikan, pasti saya copot," tegas Jokowi.
Pada periode keduanya, Jokowi menginginkan ada transformasiekonomi. Indonesia, kata dia, harus bertransformasi dari ketergantungan padasumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyainilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa Indonesia. "Demi keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.
Ide ini sebenarnya sudah mencuat saat periode pertamaJokowi. Pada tahun 2016, saat Wakil Presiden masih dijabat Jusuf Kalla,dia tak memungkiri ada rencana rasionalisasi PNS karena terlalu‘gemuk’.
"Kami membuat program 10 tahun yang ujungnya nantiEselon III dan IV akan hilang," kata Kalla Pada 31 Mei 2016 di kantornya.
Sebenarnya untuk saat ini, banyak PNS di beberapaKementerian dan Lembaga yang tidak pernah beranjak dari jabatan Eselon III danIV hingga mereka memasuki masa pensiun. Fenomena seperti itu dianggap Kallamembuat sebuah lembaga menjadi gemuk dan menghabiskan banyak anggaran.
Maka itu, pembatasan tersebut akan membuat PNSmemperjuangkan diri agar pantas untuk dimutasi ke jabatan yang lebih tinggi.Jika tidak, maka dia akan dirasionalisasi alias dirumahkan.
Program rasionalisasi menjadi satu hal yang harus dilakukandemi efisiensi belanja serta peningkatan kapasitas para pegawai. Programtersebut ditujukan untuk menghemat pengeluaran anggaran sekaligus meningkatkanketerampilan para pegawai.
Jumlah PNS di Indonesia saat ini berkisar di angka 4,5 jutajiwa, 500 ribu di antaranya sudah akan pensiun pada 2019. Jika dihitungmenggunakan teknologi dan mengharapkan sumber daya manusia yang unggul,sebenarnya Indonesia hanya membutuhkan 3,5 juta PNS.
Dicontohkan, dengan rasionalisasi satu juta PNS saja bisaberimbas pada pengurangan beban keuangan negara atas belanja rutin pemerintahlantaran ada 200 daerah di Indonesia dengan belanja rutin untuk PNS mencapai 80persen. Angka tersebut dianggap terlampau tinggi karena belanja rutin daerahtak boleh lebih dari 40 persen.
Ditargetkan, belanja rutin untuk PNS di pemerintah pusatbisa di bawah 30%, di Pemprov seharusnya 35-40%dan kabupaten/kota tidak bolehlebih dari 50%.(ist)
.jpg)
