KEDIRI (Lenteratoday)-Pemkot Kediri mengubah target pendapatan daerah yang semula Rp 1.378.902.726.992 bertambah menjadi Rp 57.876.533.227. Sehingga menjadi Rp 1.436.779.260.219 atau mengalami kenaikan sebesar 4 persen. Begitupula pada pendapatan asli daerah semula Rp 315.672.009.007 menjadi Rp 9.500.925.925 atau ada penambahan Rp 325.172.934.932 (naik 3 persen).
Pendapatan asli daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Lalu ada juga penerimaan pendapatan transfer, dana insentif daerah, dan pendapatan transfer antar daerah.
Perubahan itu disampaikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat menjelaskan Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2023 pada Rapat paripurna DPRD, di Ruang Sidang DPRD, Kamis (14/9/2023). Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Firdaus.
Menurut Wali Kota Kediri perubahan APBD TA 2023 ini dikarenakan kondisi dan kebijakan tidak sesuai asumsi lagi. Ada beberapa kondisi dan kebijakan sehingga perlu dilakukan perubahan. Antara lain, keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, dan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2022 yang harus digunakan mendukung program dan kegiatan 2023.
Dalam pos belanja daerah, Abdullah Abu Bakar juga menyebutkan bahwa secara keseluruhan baik dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer, yang semula direncanakan sebesar Rp 1.744.540.975.718 mengalami kenaikan sebesar Rp 160.281.213.533 sehingga menjadi Rp 1.904.822.189.251 atau mengalami kenaikan sebesar 9%.
Perubahan sisi belanja ini disebabkan perubahan dari belanja operasi untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja modal untuk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Lalu masih ada belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Pada pembiayaan, Wali Kota Kediri mengatakan pembiayaan merupakan penyeimbang terjadinya defisit pada APBD awal yang direncanakan Rp 365.638.248.726 bertambah Rp 102.404.680.306 sehingga menjadi Rp 468.042.929.032 atau naik sebesar 28%.
Pembiayaan ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini diperoleh dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp 390.638.248.726 bertembah sebesar Rp 87.463.700.326 sehingga menjadi Rp 478.101.949.052 atau naik 72 persen.
Selanjutnya pencairan dana cadangan yang semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp 14.940.979.980 atau naik 100 persen. Sementara pengeluaran pembiayaan tetap sesuai rencana awal Rp 25.000.000.000. "Untuk pembahasan lebih lanjut saya serahkan sepenuhnya kepada dewan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya," pungkasnya.
Turut Hadir Wakil Ketua II DPRD Kota Kediri Katino, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, perwakilan Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Kediri, dan tamu undangan lain.(*)
Reporter: Gatot Sunarko|Editor:widyawati
.jpg)
