MADIUN (Lenteratoday)-Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengumpulkan seluruh kepala desa (Kades) di Pendopo Kabupaten Madiun, Selasa (15/8/2023). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh balita stunting mengikuti bulan timbang yang dilakukan akhir bulan ini.
“Kami undang seluruh kades terkait pelaksanaan bulan timbang yang diselenggarakan pada tanggal 22,23 dan 24 Agustus 2023. Jadi seluruh anak-anak yang memiliki kewajiban timbang harus datang ke posyandu terdekat,” kata pria yang akrab disapa Kaji Mbing ini.
Menurut Kaji Mbing, penimbangan menjadi hal penting untuk mengetahui perkembangan anak stunting yang sudah dilakukan intervensi. Terlebih Pemkab Madiun menargetkan prosentase anak stunting tahun depan dapat turun hingga 9,5 persen.
Kaji Mbing mengatakan kasus anak stunting di Kabupaten Madiun dalam dua tahun terakhir terus menurun drastis. Tahun 2021, kasus anak stunting mencapai 15,9 persen. Setahun kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 14 persen dan tahun ini turun hingga 11,8 persen.
"Penimbangan sebelumnya dilakukan pada bulan Maret lalu. Dari hasil timbang itu lalu diintervensi. Hasilnya nanti akan dilihat pada bulan Agustus apakah bisa turun satu digit atau seperti apa. Target kami turun 9,5 persen,” ungkap Kaji Mbing.
Untuk penimbangan bulan ini, Pemkab Madiun sudah menyiapkan sumber daya manusia dan peralatan yang mumpuni di seluruh pos yandu.
Tak hanya itu, seluruh kader posyandu pun sudah dilatih agar mahir menggunakan alat timbang anak-anak.
Kaji Mbing menambahkan Pemkab Madiun telah banyak melakukan intervensi untuk menurunkan angka stunting. Salah satunya dengan memberikan pemberian makanan tambahan bagi balita yang mengalami stunting.
“Intervensi maksimal baik sensitif dan spesifik baik yang melibatkan urusan gisi atau melibatkan OPD. Tak hanya itu intervensi bagi anak-anak stunting juga menggunakan dana desa. Manakala ditemukan anak stunting langsung intervensi dengan pemberian makanan tambahan dan protein selama 14 hari. Kalau 14 hari belum ada perkembangan langsung diserahkan kepada puskesmas terdekat. Selama dirawat di puskesmas atau rumah sakit biaya ditanggung pemerintah daerah,” demikian Kaji Mbing.(ADV)
Reporter:wiwiet eko prasetyo/Editor:widyawati
.jpg)
