KEDIRI (Lenteratoday)-Guna memperkuat database, terhitung mulai 15 September 2023, Pemkot Kediri-BPS melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLK UMKM). Pendataan berlangsung hingga 14 Oktober 2023 melibatkan 301 petugas terdiri dari 242 petugas pendata lapangan, 49 pengawas lapangan, dan 10 koordinator kecamatan.
Menurut Kepala BPS Kota Kediri, Pardjan, kegiatan PLK UMKM merupakan kerja sama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka memperkuat pendataan Koperasi, UMKM. untuk mewujudkan Basis Data Tunggal UMKM.
“PLK UMKM ini adalah kerjasama BPS dengan Kemenkop UMK yang dilaksanakan secara bertahap mulai 2022, 2023 dan yang belum terselesaikan akan berlanjut hingga 2024. Untuk tahun ini seluruh Indonesia ada 215 kabupaten/kota dan di Jawa Timur ada 7 kota dan 2 kabupaten, salah satunya Kota Kediri,” ujarnya dikutip Selasa (19/9/2023).
“Memang Kota Kediri memiliki tiga kecamatan tapi setiap kecamatan memiliki lebih dari satu koordinator tergantung kepadatan penduduk dan jumlah usaha,” imbuh Pardjan saat ditemui di ruang kerjanya.
Adapun mekanisme pelaksanaan pendataan dijelaskan Pardjan dilakukan secara door to door mengunjungi kegiatan usaha yang menetap, keliling, maupun usaha tidak menetap kecuali kegiatan usaha di sektor pertanian.
Wawancara dengan responden dilakukan menggunakan ponsel sehingga hasil wawancara langsung terkirim ke server. “Kita mengecek ke lapangan dalam dua hari kemarin ada 71 usaha yang didata. Ini masih terus bertambah dan dengan dukungan dari semua stakeholder kami berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar,” ungkapnya.
Sebelum dilakukan pendataan, sesuai SOP yang berlaku BPS Kota Kediri melakukan perekrutan petugas selanjutnya diberikan pelatihan selama dua hari. Hal ini dilakukan agar semua petugas memiliki pemahaman dan konsep sama saat melakukan pendataan.
Adapun poin yang disampaikan dalam PLK UMKM yakni terkait perilaku usaha, unit usaha atau perusahaan menurut wilayah maupun lapangan usaha, penggunaan tenaga kerja, pasokan dan pasar, struktur pendapatan dan pengeluaran, permodalan, pemanfaatan digitalisasi pada koperasi dan UMKM.
Dalam kesempatan tersebut Pardjan memberikan pesan kepada seluruh masyarakat Kota Kediri untuk mendukung pendataan yang dilakukan dengan memberikan data valid dan akurat tentang kegiatan koperasi dan usaha miliknya.
“Apabila didatangi petugas dari BPS tidak usah khawatir karena pendataan ini dalam rangka mendapatkan data tentang koperasi dan UMKM di Kota Kediri yang tepat dan akurat sehingga dalam perencanaan baik terkait kebijakan pusat maupun kebijakan Pemkot Kediri ke depan akan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Sementara itu, Bambang Priyambodo Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri menyambut positif dan mendukung kegiatan PLK UMKM yang sedang dilakukan BPS Kota Kediri. Kegiatan tersebut merupakan upaya bersama meningkatkan pemahaman tentang Koperasi dan UMKM di Kota Kediri.
Lebih rinci Bambang menjabarkan, terdapat 7.871 Usaha Mikro di Kota Kediri yang telah terdaftar dan memiliki NIB. “Dengan pemutakhiran database UMKM ini akan memiliki basis data tunggal kuat dan komprehensif sehingga mampu menyokong program pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan,” imbuhnya.
Bambang menambahkan selama ini UMKM memiliki peran penting dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan membantu memenuhi empat indikator yaitu, pendapatan, perumahan, kesehatan dan pendidikan serta sektor UMKM. Melihat pentingnya peran UMKM tersebut, Bambang mengungkapkan Pemkot Kediri melalui Dinkop UMTK telah melakukan beragam upaya dan strategi dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
“Berbagai upaya dilakukan Pemkot Kediri dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, diantaranya fasilitasi permodalan bagi para pelaku UMKM. Pemkot Kediri menyediakan kredit dengan bunga rendah melalui Program Kurnia,” paparnya.
“Serta memperluas jaringan pemasaran melalui pameran produk dan kemitraan, memperbaiki kualitas SDM melalui program pelatihan, menerapkan teknologi dengan digital market, menciptakan iklim usaha kondusif dengan produk regulasi pengembangan UMKM serta menyediakan sarana prasarana memadai melalui program bantuan sosial pokmas, dll,” Bambang Priyambodo. (*)
Reporter: Gatot Sunarko/ Editor: widyawati
.jpg)
