MALANG (Lenteratoday) - Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, resmi memulai tugasnya di Balai Kota Malang pada Senin (25/9/2023) ini. Di hari pertamanya ini, Wahyu langsung mengadakan rapat koordinasi bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Lurah se Kota Malang. Rakor membahas program-program prioritas yang akan dikerjakan selama masa tugasnya.
"Jadi dalam rakor ini saya hanya menerima laporan dari OPD. Jadi saya masih menginventarisir program-program mana yang prioritas, bermasalah, dan lain-lain. Itu nanti kita rapatkan lebih lanjut secara teknis dengan OPD terkait. Karena ini pertama kali, jadi saya tadi juga masih perkenalan," ujar Wahyu, ditemui usai rakor tersebut, Senin (25/9/2023).
Wahyu menjelaskan, program prioritas yang telah diinventarisir mencakup perintah dari Presiden RI, Mendagri, serta isu-isu terkait inflasi, stunting, pelayanan publik, dan ekonomi kreatif (ekraf) di Kkta Malang. "Nah setelah mengetahui permasalahan apa saja, baru kita rapatkan lebih lanjut. Termasuk dalam pembahasan masalah pasar yang juga dianggap sebagai prioritas yang perlu segera kita selesaikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Wahyu juga memastikan bahwa tugasnya sebagai seorang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, tidak akan mengganggu fokusnya sebagai Pj di kota ini. "Nggak, disana kan ada Pelaksana Harian (Plh) Sekda. Tadi malam saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati, saya fokus di sini," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, kembali mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik antara eksekutif dan dewan. "Akan banyak tantangan yang dihadapi oleh Pak Wahyu, terutama adalah menjalin komunikasi yang baik dengan dewan. Karena selama ini saya rasa eksekutif kurang komunikasinya. Yang harus dibenahi adalah bagaimana sering komunikasi dan koordinasi dengan dewan," ungkap Made.
Dalam kesempatannya ini, Made juga menyebut adanya penundaan rencana pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Murni 2024 selama 2 minggu ke depan. Menurutnya, rencana tersebut diambil dengan tujuan, agar Pj Wali Kota Malang dapat mempelajari secara maksimal kegiatan yang akan dituangkan dalam APBD Murni 2024.
"Supaya Pj bisa mempelajari kebijakan umum APBD Murni 2024, karena beliau unit pelaksananya. Kami adakan ruang untuk beliau menambahkan usulan kegiatan sebelum dituangkan menjadi kebijakan umum anggaran," urai Made.
Diakhir, politisi PDI-Perjuangan ini, menggarisbawahi pentingnya frekuensi komunikasi yang sering antara eksekutif dan dewan. "Artinya, setiap permasalahan yang muncul dan sebelum menyampaikan Perwal, itu konsultasikan dengan kami. Secara etika politik itu yang penting. Kita kemarin kan sering ujug-ujug ada kebijakan tapi dewan sendiri belum tahu, nah itu yang ingin kami perbaiki. Terutama lewat Sekda, OPD, tapi semua juga tergantung pada figur Wali Kotanya." tutup Made. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
