BLITAR (Lenteratoday) - Keluarga Sasmiati yang mengidap keterbelakangan mental (difabel) dan tinggal di rumah nyaris ambruk di Kabupaten Blitar belum tersentuh bantuan apa pun setahun ini.
Perempuan penderita difabel berusia 58 tahun warga RT 70/RW 17 Dusun Dawung, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar ini, tinggal di rumah yang tidak layak huni. Bersama 3 orang anaknya, yang semuanya juga difabel.
Meski rumah induk yang mereka tinggali berdinding tembok, namun bagian atapnya sudah lapuk. Sebagian sudah terlihat berlubang, kondisinya sangat berbahaya jika datang musim hujan karena rawan ambruk. Apalagi bagian belakang dapurnya, juga rawan roboh karena kayunya sudah termakan usia.
Keluarga Sasmiati sejak 2022 lalu belum tersentuh bantuan sosial apapun, sejak ibunya meninggal dunia dan pisah Kartu Keluarga (KK). Sehingga dicoret dari penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Kini Sasmiati dan 3 anaknya menggantungkan hidup dari bantuan tetangga sekitarnya.
Sementara, anak sulung lelakinya yang berusia sekitar 25 tahun, serta 2 anak kembar perempuan berusia sekitar 18 tahun mengalami keterbelakangan mental. Anak laki-lakinya kadang kerja ikut pemilik sound sistem, dengan upah seadarnya. Sedangkan 2 anak kembar perempuannya, masih bersekolah di SLB.
"Untuk makan sehari-hari dikasih tetangga, terkadang juga tidak makan seharian. Saya tidak dapat bantuan apapun," ujar Sasmiati.
Untuk berkomunikasi dengan Sasmiati juga cukup sulit, karena kondisinya yang juga mengalami keterbelakangan mental. Termasuk ketika ditanya alasan belum mendapat bantuan sosial, jawabannya karena tidak punya e-KTP.
Sementara itu, Kades Pagerwojo, Mujiadi mengatakan keluarga itu sebelumnya masuk dalam daftar penerima bantuan PKH, namun atas nama ibunya bu Sasmiati dan sudah meninggal dunia setahun yang lalu. Sesuai informasi dari pendamping PKH, jika Kartu Keluarga Sasmiati kemudian dipisahkan dari nama sang ibu yang telah meninggal, sehingga setahun terakhir ini tidak mendapat bantuan.
"Saya sudah mengusulkan bantuan ke Pemkab Blitar, tapi karena Bu Sasmiati ini belum punya e-KTP jadi terkendala. Saya juga mencarikan dana bantuan bedah rumah dari Lembaga Amil Zakat disini, tapi tidak sanggup memperbaiki," kata Mujiadi.
Mujiadi mengaku sangat kuatir dengan keselamatan warganya, karena jika musim hujan datang rumah itu rawan roboh. Apalagi empat orang penghuninya merupakan penyandang disabilitas semua, Mujiadi berharap ada perhatian dari Pemkab Blitar untuk mencari solusinya.
Secara terpisah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto, ketika dikonfirmasi mengenai keluarga Sasmiati mengaku kalau setelah dicek di Dispenduk Capil ternyata Sasmiati sudah punya e-KTP. "Jadi kemungkinan ada miskomunikasi dengan pendamping PKH, karena kondisi Bu Sasmiati yang juga mengalami keterbelakangan mental," ujar Bambang.
Selain itu, Sasmiati dan tiga anaknya sudah masuk penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tapi memang belum masuk penerima bantuan sosial lain, seperti BLT, PKH, dan BPNT. "Saat ini sudah diusulkan untuk masuk dalam daftar keluarga Kemiskinan Ekstrim, dalam SK Bupati Blitar yang sudah proses sejak Mei 2023 lalu," ungkapnya.
Termasuk terkait dengan kondisi rumahnya yang nyaris roboh bagian atapnya, serta ambruk di bagian belakangnya akibat lapuk. Bambang mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkim Kabupaten Blitar, agar bisa masuk dalam Progran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
"Bisa segera dilakukan perbaikan, apakah perlu diungsikan sementara keluarga Bu Sasmiati atau tidak dan langkah lainnya sedang ditindaklanjuti Dinas Perkim," terang Bambang.
Ditanya langkah yang sudah ditempuh Dinsos, Bambang menambahkan sudah memberikan bantuan sembako untuk keluarga Sasmiati. "Termasuk mengupayakan bantuan sosial lainnya, baik melalui desa, kabupaten maupun pusat. Karena dari Dinsos memang tidak ada bansos rutin, apalagi kondisinya keluarga Bu Sasmiati termasuk difabel jadi perlu ada perlakuan khusus," pungkasnya. (*)
Reporter : Arief Sukaputra | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
