PALANGKA RAYA (Lenteratoday) – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya berupaya mencapai angka prevalensi stunting sebesar 16 persen pada tahun 2023. Salah satunya dengan melakukan kolaborasi antar berbagai pihak.
"Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Palangka Raya, tentu perlu adanya langkah kolaboratif antar perangkat daerah di lingkup Pemkot serta keterlibatan stakeholders terkait," papar Pj Walikota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, Senin (23/10/2023).
Collaborative Governance (Pemerintahan Kolaboratif) diwujudkan dalam bentuk nyata berupa gerakan gotong royong. Diantaranya memberikan atensi, donasi dan pendampingan, kepada keluarga berisiko stunting. Secara khusus, kepada keluarga yang memiliki anak di bawah usia dua tahun (baduta), yang terindikasi kurang gizi selama 3 bulan berturut-turut.
Pj Walikota Palangka Raya juga merangkul stakeholders terkait untuk bersama- sama menangani stunting. Diantaranya gabungan organisasi wanita, PKK, Dharma Wanita serta organisasi lainnya.“Semua harus bergerak serentak untuk memaksimalkan semua potensi dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Palangka Raya,” ungkapnya.
Sementara itu, Pj Ketua TP PKK Kota Palangka Raya, Fifi Arfina, menyatakan siap berkoordinasi dengan dinas dan stakeholders terkait lainnya.Ia menambahkan, dengan berkolaborasi, selain bertujuan untuk penguatan berbagai program penanganan dan percepatan penurunan stunting, juga dalam rangka mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota Layak Anak (KLA).
“Semoga dengan bergotong royong, kolaborasi dan kerjasama antar semua pihak, masalah stunting dapat teratasi sekaligus terwujud Palangka Raya sebagai KLA,” harap Fifi.
Reporter : Novita|Editor:widyawati
.jpg)
