MALANG (Lenteratoday) - Sepanjang periode 2023 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah berhasil mengentaskan 8.000 Kepala Keluarga (KK) dari jeratan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat memberikan arahan dalam kegiatan Musyawarah Kelurahan "Strategi Penanganan Kemiskinan di Kota Malang."
Meskipun data resmi terkait tingkat kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya dirilis pada 1 November. nanti. Namun, Wahyu mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Kepala BPS Kota Malang. Yang memberikan informasi awal bahwa pada November 2023, tingkat kemiskinan di Kota Malang berhasil dari 4,37 persen menjadi 4,26 persen.
"Data itu kalau kita sandingkan dengan jumlah kepala keluarga, kurang lebih 8.000 kepala keluarga. Ini berarti tingkat kemiskinan di Kota Malang sudah turun sekitar 8.000 kepala keluarga tadi itu, dan menduduki posisi nomor 2 terendah di Jawa Timur setelah Kota Batu," ujar Wahyu, ditemui usai memberikan arahannya pada acara tersebut, Selasa (24/10/2023).
Lebih lanjut, Wahyu juga menekankan bahwa angka kemiskinan tersebut masih sedikit di atas tingkat kemiskinan Kota Malang, sebelum pandemi Covid-19. Yakni sekitar 4,07 persen, namun pencapaian ini, sambungnya telah memperlihatkan komitmen yang kuat dari Pemkot Malang dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
Wahyu juga menjelaskan bahwa keberhasilan ini dicapai melalui berbagai kebijakan dan pendekatan yang telah diterapkan. Menurutnya, salah satu strategi yang efektif yakni melalui peningkatan sektor ekonomi kreatif, dengan memberikan pelatihan dan keterampilan kepada warga miskin untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
"Ini kita lakukan dengan pendampingan dari PKK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang selalu memberikan pendampingan kepada mereka yang saat itu masih dalam kategori miskin. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam penanganan kemiskinan," tegas Wahyu.
Terpisah, Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan bahwa meskipun terdapat warga miskin yang belum terintervensi oleh program pengentasan kemiskinan. Namun upaya penanganan akan terus dilakukan. Menurutnya, selama ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah menjadi pedoman utama dalam mengidentifikasi warga miskin di Kota Malang.
"Salah satu pintu masuk DTKS itu melalui Musyawarah Kelurahan seperti ini. Karena dalam muskel itu, bertujuan untuk pengusulan data baru, untuk pencoretan data, dan lain-lain. Makanya kenapa acara pada hari ini penting, supaya teman-teman di kelurahan itu mengadakan muskel secara rutin untuk mengupdate data DTKS itu," ungkap Donny.
Lebih lanjut, Donny juga menyebutkan beberapa program prioritas Dinsos dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Lanhkah ini mencakup degradasi warga miskin yang sebelumnya penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk diberikan pelatihan dan modal usaha.
Dalam konteks tersebut, pihaknya mengaku telah bekerja sama dengan berbagai OPD terkait, seperti Diskopindag, Disnaker PMPTSP, dan Disdikbud Kota Malang. Menurutnya, kerjasama lintas OPD ini telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga miskin.
"Jadi, angka kemiskinan yang tercatat di BPS sebanyak 4,26 persen itu, salah satunya diintervensi oleh pemerintah pusat. Nah kami mencoba sisanya itu mana yang harus diintervensi, nah itu kan harus kami tetapkan supaya yang sudah diintervensi pemerintah itu tidak jatuh miskin lagi," terangnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
