PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya dalam menangani permasalahan inflasi.
Hal ini terbukti masuknya Kota Palangka Raya dalam kategori 10 besar daerah dengan inflasi terendah secara nasional. Yang mana penilaiannya adalah hasil pemantauan pada minggu ke-3 bulan Oktober 2023, yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
"Capaian ini diperoleh sebagai buah dari komitmen Pemkot setempat dalam upaya menjaga stabilitas harga, khususnya bahan kebutuhan pokok," papar Wahid, Rabu (25/10/2023).
Ia menjelaskan, capaian tersebut dapat diraih berkat adanya koordinasi yang baik antara pihak TPID Kota Palangka Raya dengan berbagai pihak terkait lainnya, seperti produsen dan agen, guna memastikan rantai pasokan bahan pangan pokok berjalan lancar.
Wahid menambahkan, selain itu didukung juga dengan adanya kerja sama antar daerah, dalam rangka memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok antar wilayah dan antar waktu.
"Dengan menjalin kerjasama yang baik secara internal maupun antar daerah, maka stabilitas harga dapat terjaga sehingga menekan disparitas inflasi," ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Pemkot Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) setempat, gencar melaksanakan operasi pasar yang digelar setiap hari Sabtu dan Minggu di sejumlah Kelurahan yang tersebar.
Wahid menambahkan, operasi pasar murah ataupun pasar penyeimbang, bertujuan untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di daerah setempat.
"Kegiatan pasar murah dan pasar penyeimbang, merupakan upaya responsif Pemkot Palangka Raya dalam menjalankan program ketersediaan pangan," tuturnya.
Sementara itu, dijelaskan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangka Raya, Aratuni D. Djaban, ada lima arah kebijakan pengendalian inflasi secara nasional. Pertama memperkuat pasokan pangan melalui TPIP dan TPID, serta melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Kemudian memperkuat kelancaran distribusi pasokan komoditas pangan, memperkuat integrasi data dan informasi, adanya inovasi sisi hulu dan hilir melalui hilirisasi pangan dan terakhir penguatan strategi komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan.
"Dalam pelaksanaannya tentu menghadapi bebagai rintangan, seperti bencana kabut asap belakangan ini, kondisi jalan yang rusak, dan lain sebagainya, namun dapat teratasi dengan adanya intensitas komunikasi serta inspeksi TPID langsung ke lapangan," pungkasnya. (*)
Reporter : Novita | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
