JAKARTA (Lenteratoday)-Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Nusantara. Dikatakannya, 9 tahun lalu secara diam-diam dia membentuk tim untuk melihat gagasan yang sebenarnya sudah ada sejak Presiden Pertama, Ir.Soekarno.
Selain itu menurut data saat ini 56 persen dari 278 juta masyarakat Indonesia tinggal di Pulau Jawa."Dan yang kedua PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita 58 persen juga ada di Pulau Jawa dan lebih terutama lagi Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu sudah di luar kapasitas yang dimiliki," kata Jokowi saat groundbreaking Kompleks Perkantoran Bank Indonesia di IKN, Kamis (2/11/2023).
Pemindahan ibu kota, lanjut Jokowi, juga harus dilakukan untuk pemerataan pembangunan, ekonomi, dan . Apalagi, rencana pemindahan ibu kota sudah diutarakan dari Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto.
“Oleh sebab itu, sejak Presiden pertama Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk pindah, memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama, ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta. Kemudian 9 tahun yang lalu secara diam-diam saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh Presiden pertama, kedua, dan selanjutnya," kata Jokowi.
Setelah melakukan studi, perhitungan hingga memiliki opsi lokasi ibu kota baru selama 6 tahun, akhirnya pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
"Pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai. 20 persen untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai APBN dan 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sector, kepada dunia usaha," ungkapnya.
Sejak pembangunan dimulai, sampai Desember 2023 nilai investasi yang sudah masuk ke IKN sebesar Rp 45 triliun. Berbagai fasilitas akan segera dibangun mulai dari mal, hotel, rumah sakit hingga sekolah.
"Dan hari ini kita kembali groundbreaking untuk pembangunan perkantoran Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Kalau BI sudah mulai membangun mau apa kita? Karena yang pegang uang semuanya ada di bank sentral kita," pungkasnya.
Reporter:dya,rls|Editor:widyawati
.jpg)
