20 April 2025

Get In Touch

Pengamat Politik Malang: Kampus sebagai Arena Pendidikan Politik dan Netralitas Selama Pemilu

Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kota Malang, Muhammad Syailendra, saat memberikan arahannya pada acara Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kota Malang, Selasa (7/11/2023). (Santi/Lenteratoday)
Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kota Malang, Muhammad Syailendra, saat memberikan arahannya pada acara Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kota Malang, Selasa (7/11/2023). (Santi/Lenteratoday)

MALANG (Lenteratoday) - Seorang pengamat Politik dari FISIP Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari, menggarisbawahi peran kampus sebagai tempat pendidikan politik yang kritis, dan tempat di mana netralitas selama pemilu menjadi isu sentral.

Wawan memfokuskan mengenai bagaimana kampus dapat memainkan peran dalam membentuk pendidikan politik. Tapi juga diharuskan untuk menjaga netralitas dalam proses demokrasi yang berjalan saat ini.

"Jadi menurut saya, itu bukan hanya bicara terkait pendidikan politik, itu iya, penting. Tapi sekarang itu informasi tangan pertama paling penting ketika di dunia ini banyak sekali distorsi informasi seperti misalnya pemberitaannya di potong, kemudian diambil yang kontroversial saja, nah itu kan bahaya," ujar Wawan, ditemui usai memberikan arahan pada acara Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kota Malang, Selasa (7/11/2023) sore.

Menurut Wawan, dialog langsung antara mahasiswa, sivitas akademi, dengan para capres maupun caleg di kampus, jauh lebih tepat dibanding menerima informasi yang telah diolah kebenarannya. Baik yang tersebar dari media sosial ataupun media massa yang tak bertanggung jawab.

Wawan juga mengemukakan bahwa mengundang capres ataupun caleg ke kampus, tidak seharusnya dianggap sebagai tindakan kampus yang berpihak. Sebaliknya, ia menyarankan bahwa untuk memastikan netralitas, sebaiknya seluruh kandidat dapat dihadirkan untuk berdialog di kampus.

"Tapi kalau kemudian pembelajarannya sudah mengarah ke tendensi salah satu pihak, menjadi sangat tidak objektif ilmiah, nah itu menurut saya yang tidak tepat. Jadi menurut saya, sebaiknya semua partai berhak diberi kesempatan oleh kampus untuk berdialog dengan capres cawapres ataupun calegnya. Karena sekarang ini, menilai caleg kalau tidak dari programnya, dari apa?," jelasnya.

Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemkot Malang, Muhammad Syailendra, mewakili Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Menggarisbawahi pentingnya Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat menjelang masa kampanye ini.

Menurutnya, langkah ini merupakan upaya untuk menjaga kerukunan sosial dan mencegah potensi konflik. Meskipun hingga saat ini, menurutnya belum ada laporan potensi konflik yang terjadi di masyarakat Kota Malang.

"Jadi dalam tahapan pemilu yang sekarang sudah mulai menjelang masa kampanye, perlu rasanya kita mengadakan kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat. Dalam rangka untuk menjaga kerukunan dan keguyuban supaya gak ada perselisihan dan konflik," tegas Syailendra.

Diakhir, Syailendra menjelaskan bahwa netralitas ASN selama pemilu merupakan suatu keharusan. Dikatakannya, ASN memiliki aturan yang melarang mereka untuk terlibat aktif dalam kampanye. Namun, ketika disinggung tentang keterlibatan keluarga ASN dalam masa kampanye, ia menegaskan bahwa keputusan terlibat dalam kampanye merupakan hak individu masing-masing.

"Ya itu kan pilihan masing-masing. Kalau ASN nya sendiri kan ada aturannya, tidak boleh terlibat aktif dalam kampanye, gesture-gesturenya, itu ada aturannya," tegasnya. (*)

Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.