MALANG (Lenteratoday) - Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya pendidikan islam dalam memperkuat multikultural di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah acara Pengukuhan Guru Besar di Universitas Islam Malang (UNISMA), kepada Prof. H. Dr. Ali Masykur Musa, yang meraih gelar Profesor Honoris Causa (HC), Sabtu (18/11/2023).
Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi atas diraihnya gelar oleh anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI tersebut. Menurutnya, sebagai seorang yang telah memiliki titel profesor, Prof. Musa berkewajiban untuk terus mengamalkan ilmunya, dan turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Dalam orasi ilmiahnya terkait Politik Pendidikan Islam Memperkokoh Multikultural Bangsa. Saya merasa bahwa Nahdlatul Ulama (NU) kini semakin menjaga islam yang lebih moderat, sejuk, rahmatan lil alamin. Islam yang melindungi semua, dan tidak akan mengizinkan adanya kekerasan, ataupun radikalisme," ujar Prabowo.
Lebih lanjut, berfokus pada konsentrasi keilmuan dari Prof. Musa, dalam menjaga demokrasi, toleransi, dan agama, melalui politik pendidikan islam. Prabowo juga menekankan pentingnya persatuan di Indonesia, mengacu pada prinsip Pancasila sebagai landasan utama.
"Saya kira itu yang bisa saya ambil dan akan selalu saya kuatkan. Karena Indonesia ini harus rukun, Indonesia harus tetap bersatu dalam kemajemukan karena Pancasila ini adalah given," tegasnya.
Terpisah, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga menggarisbawahi perlunya menguatkan pendidikan multikulturalisme dalam konteks mempertahankan kesatuan dan toleransi dalam masyarakat Indonesia.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa konsep Islam yang moderat, merupakan pondasi bagi kesatuan dalam perbedaan. Hal ini menurutnya, juga merujuk pada Konstitusi Madinah yang menegaskan keberagaman sebagai landasan utama dan menjadi contoh perilaku politik umat muslim.
"Tanggung jawab bernegara, belanegara, itu tanggung jawab semuanya. Mayoritas, minoritas, semua harus punya kemauan untuk bela negara. Jadi 50 pasal di konstitusi Madinah saat itu, isinya antara lain seperti itu. Kalau ada persoalan antar pribadi, gak boleh bawa golongan," ungkap Khofifah, ditemui usai menghadiri acara pengukuhan guru besar di Unisma.
Terlebih dalam kondisi menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 saat ini. Khofifah menekankan, meskipun perbedaan pendapat politik tetap ada, namun ideologi Pancasila wajib menjadi dasar dalam membangun bangsa Indonesia.
"Untuk Indonesia sendiri, kita sering kali mendengar terminologi masyarakat madani atau masyarakat madin. Itu sebenarnya adalah masayarakat Madinah, masyarakat yang penuh harmoni dalam rangkuman keberagaman lintas-lintas stratifikasi dan seterusnyaz Beda pilihan politik, beda pandangan, di dalam membangun bangsa dan negara tetap ideologi nya pancasila," jelasnya.
Sementara itu, dalam orasi ilmiahnya, Prof. Ali Masykur Musa memfokuskan implikasi politik dari pendidikan Islam yang kuat. Dalam membangun generasi yang mampu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi. Pihaknya juga mengingatkan bahwa kesatuan bangsa merupakan elemen krusial yang harus dijaga, karena ancaman terhadap persatuan dapat memicu disintegrasi bangsa.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: widyawati
.jpg)
