SURABAYA (Lenteratoday) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai bahwa sampai saat ini masih ada PR di dalam pendidikan di Jatim. Salah satunya adalah terkait dengan adanya pembiayaan yang sebagai pungutan illegal atau pungutan liar. Oleh karena itu, dia meminta supaya hal ini menjadi catatan penting.
“Tahun 2023 proses penddikan dengan berbagai pencapaiannya telah disampaikan oleh kepala dinas maupun oleh ketua dewan pendidikan provinsi Jatim. Saya berharap bahwa capaian-capaian yang prestatif dan pretigius bisa terus dijaga dan ditumbuh kembangkan. Apa yang menjadi PR di tengah masyarakat, para kepala sekolah, Kacabdin tolong dijadikan catatan berharga. Sampai hari ini masih saja terkonfirmasi bahwa ada pembiayaan yang dianggap itu sebagai pungutan illegal atau pungutan liar, ini yang mohon dijaga dan dijelaskan,” katanya dalam Refleksi Pendidikan di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (19/12/2023).
“Bahwa yang ter-cover dari pemerintah yang sekian untuk ini, yang ter-cover dari Pemprov sekian untuk ini. Untuk pembiayaan pembiayaan ekstrakurikuler, pembiayaan pelatihan, pembiayaan kursus dan seterusnya harus dibiayani oleh masing-masing siswa,” tambahnya.
Untuk itu, lanjutnya, para wali murid yang menjadi koordinator sesuai regulasi yang ada supaya apa yang diputuskan betul betul ditandtangani kepala sekolah, dan apa yang diputuskan itu terkonfir pada wali murid karena saat pengambilan keputusan tentu tidak semua sempat hadir.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa terdapat regulasi dan sudah diatur dalam Permendikbud. “Jadi, kalau pengin anaknya ikut olimpiade yang membiayai siapa, pelatihan sampai keberangkatannya enggak ada di BOS dan BPOPP. Itulah yang disupport Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG)," kata Khofifah.
Jumlah pembiayaan yang disepakati juga harus ditandatangani seluruh peserta rapat penyusunan anggaran dan kepala sekolah. “Kalau seperti itu maka di antara wali murid mungkin ada yang memang sangat tidak mampu, dia menyampaikan saja kami tidak mampu, ya tidak wajib,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga meminta supaya menjaga prestasi pendidikan yang sudah dicapai. Diantaranya adalah keterterimaan di perguruan tinggal yang selama empat tahun Jatim menjadi terbanyak secara nasional. Prestasi tersebut bukan sesuatu yang mudah baik oleh guru, murid, dan wali murid . “Tolong dijaga apa yang telah menjadi prestasi yang prestigius ini dengan ahlak anak didik kita,” tandasnya.
Dia menyampaikan bahwa agama adalah ilmu, ilmu adalah akhlak. Sehingga, lanjutnya, pada dasarnya agama itu akhlak, bahkan orang kuat spiritual, religiusitas, dan keagamaannya, maka seharusnya dia makin berilmu, amalnya makin baik, akhlaknya makin baik.
“Dengan prestasi yang luar biasa, berbagai olimpiade yang telah dimenangkan, tolong diiringi dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik, kesantunan dan keadaban yang baik. Pesan ini tentu pada Kadis Pendidikan, Kacapdin, Kelapa sekolah, dan para guru,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menambahkan dalam Refleksi Pendidikan mengevaluasi program-program yang harus ditingkatkan atau yang masih belum rampung karena hambatan tertentu.
Dia mencontohkan, seperti sekolah rusak dan banyaknya satuan pendidikan yang belum tercapai tingkat indeks pendidikannya akibat kurangnya sarana prasarana. “Kami sudah memenuhi 22 persen, tetapi masih belum cukup dengan jumlah satuan pendidikan yang banyak di Jatim. Pendapatan kita (Jatim) makin meningkat, mudah-mudahan BPOPP yang delapan bulan di tahun ini bisa menjadi 12 bulan,” tuturnya.
Adapun bantuan BPOPP tersebut berikan untuk sekolah dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan agar tidak ada lagi pungli. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan tenang dan tidak dibebankan pada fasilitas yang bisa memberatkan orang tua. “Refleksi pendidikan kami harapkan berkesinambungan dengan apa yang menjadi harapan bersama," pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
