SURABAYA (Lenteratoday) – Menyikapi tingginya harga dan juga mencegah kenaikan harga bahan pokok belakangan ini, Komisi B DPRD Jatim meimnta supaya pemerintah mengambil sikap untuk menstabilkan harga. Diantaranya, pemerintah memberikan subsidi ongkos angkut distribusi.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto, mengatkaan bahwa Komisi B setiap tahun sudah memberikan pemikiran pada pemerintah pusat maupun pemerintah pusat. “Memang kalau kita mensikapi secara detail tiap tahun ada peningkatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maupun kebutuhan masyarakat,” tandasnya, Minggu (24/12/2023).
Dia menandaskan, peningkatan kebutuhan masyarakat akan berbanding lurus manakala di masyarakat juga banyak duit. “Untuk itu sebenarnya sejak dulu kita bisa mendorong pemerintah provinsi untuk segera memberikan peningkatan terutama subsidi ongkos angkut ini sangat relevan sekali,” sambungnya.
Terlebih lagi, kebanyakan kebutuhan masyarakat saat ini banyak yang di-handle oleh pabrikan. Di diantaranya satu gula, minyak, tepung, dan juga beras, meski beras sebangian sudah di-handle pemerintah melaui bulog. Dengan demikian, subsidi ongkos angkut distribusi akan sangat membantu memangkas harga di tingkat konsumen.
Meski demikian, politisi dari partai Demokrat ini juga mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya 9 bahan pokok itu saja. Kebutuhan masyarakat sekarang sudah naik juga terutama kebutuhan yang riil.
“Seperti apa itu? telur terus juga ada kebutuhan cabai, bawang putih, bawang merah. Inilah salah satu kenapa kita tidak boleh meremehkan kebutuhan pasar, karena pasar ini jangan dilihat dari kebutuhan di rumah tangga,” tandasnya.
Selain itu, sector pedagang kaki lima juga kebanyakan menyediakan makanan notabene memberikan kontribusi besar untuk inflasi. Menurutnya, ini yang harus dipahami oleh semua stakeholder yang ada di Jatim. “Kalau seumpama dana-dana itu ditingkatkan pasti harga-harga bisa stabil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus Dono mengatakan, bahwa harga berbanding lurus dengan kebuthuan yang tersedia, sehingga kesediaan barang itu yang paling utama. Oleh sebab itu, lanjutnya, pabrikan juga harus diajak bicara dengan sehingga ada solusi-solusi yang mungkin bisa diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemeirntah provinsi.
“Saya pikir stok di pasar pasti akan terkendali, artinya mereka tidak akan boleh main-main, ini penting. Makanya, lembaga untuk ketahanan pangan ini supaya benar-benar bekerja maksimal untuk memfilter kenaikan barang yang tidak wajar. Ini yang paling penting karena terus terang kita tiap tahun merasakan seperti itu, selain Natal juga Idulfitri atau libur panjang ini yang harus diantisipasi,” pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
