20 April 2025

Get In Touch

Wanti-wanti Jokowi ke KPU: Ingatkan Ancaman Peretasan hingga Singgung Tukin

Presiden Jokowi di acara Rapat Konsolidasi Nasional KPU di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).( Tangkapan layar)
Presiden Jokowi di acara Rapat Konsolidasi Nasional KPU di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).( Tangkapan layar)

JAKARTA (Lenteratoday) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri konsolidasi nasional KPU se-Indonesia jelang Pemilu 2024. Dalam kesempatan itu, Jokowi membeberkan data-data pemilu dan mewanti-wanti petugas agar hati-hati.

"KPU juga betul-betul netral, tidak memihak, tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja, ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," kata Jokowi saat memberi sambutan di acara konsolidasi nasional KPU se-Indonesia, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi juga bicara bahwa Pemilu 2024 sangat kompleks. Karena, kata dia, Pemilu 2024 serentak untuk presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Jokowi menyebut Pemilu 2024 akan melibatkan 204 juta orang. Ratusan juta orang itu berada di 38 provinsi dan melibatkan 18 parpol nasional dan 6 partai lokal Aceh.

"Melibatkan angka terakhir yang saya terima 204.807.222 orang di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa, melibatkan 18 parpol nasional dan 6 partai lokal Aceh," ucapnya.

Karena itu lah, Jokowi menegaskan Pemilu 2024 akan sangat kompleks. Dia pun mengingatkan agar ini dijalankan sebaik-baiknya.

"Kita bisa bayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini, sangat kompleks sekali, dan semua ini adalah perintah UU, harus dijalankan sebaik-baiknya, sehingga kita harus pastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Tidak boleh ada yang salah," ujar dia.

Jokowi juga minta KPU bisa menjamin keandalan sistem informasi perangkat Pemilu. Ia mewanti-wanti jangan sampai terjadi peretasan.

"Saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik. Harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi peretasan. Hati-hati mengenai ini," kata.

"Sekali lagi, karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik," lanjut Jokowi.

Setelah memberikan arahan-arahan tersebut, Jokowi mengaku dirinya ditanya tentang kenaikan tukin pegawai KPU.

"Dan mohon maaf, tadi waktu akan masuk ke hall ini, saya ditanyakan Pak Ketua KPU, 'pak, tukinnya gimana?'" kata Jokowi menirukan pertanyaan Ketua KPU.

Masalah tukin yang dibahas Jokowi ini mendapat perhatian dari para hadirin. Mereka riuh dan bertepuk tangan. Jokowi pun melanjutkan pidatonya.

"Saya belum tanda tangan," kata Jokowi lagi sambil tersenyum, diiringi tepuk tangan hadirin.

Jokowi mengatakan dirinya langsung mengecek masalah tersebut ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Ia ingin tahu di mana draft aturan kenaikan tukin pegawai KPU berada. Jokowi juga berjanji agar bisa menyelesaikan kenaikan tukin tersebut secepatnya agar tak mengganggu jalannya pemilu.

"Ternyata posisinya masih berada di Menpan (MenPANRB). Jadi saya belum bisa menjawab pada pagi hari ini. Tetapi saya akan berusaha agar di bulan Januari bisa selesai. Urusan-urusan sensitif seperti ini jangan sampai mengganggu tahapan pemilu," katanya.

Reporter: dya,rls/Editor: widyawati

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.