MALANG (Lenteratoday) - Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang saat ini tengah merencanakan pembangunan Pasar Terpadu di wilayah timur Kota Malang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Diskopindag, Eko Sri Yuliadi. Dikatakannya, tujuannya adalah untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) dan para pelaku usaha di Kota Malang.
Rencana ini juga bertujuan untuk mengurai kemacetan, terutama di wilayah paling timur Kota Malang, yakni Kecamatan Kedungkandang, yang sering disebabkan oleh PKL yang berjualan di lokasi yang tidak tepat hingga menyebabkan gangguan pada lalu lintas.
"Iya, mengarahnya ke situ (pembangunan pasar terpadu). Itu nanti akan menampung khususnya bagi PKL dan masyarakat Kota Malang yang ingin berusaha. Sehingga harapannya bisa maksimal untuk menangani PKL-PKL yang selama ini memakan tempat atau berjualan tidak di tempatnya," ujar Eko, saat dikonfirmasi awak media, Minggu (7/1/2024).
Menurutnya, pasar terpadu nanti diproyeksikan mampu mengakomodasi sekitar 2000 PKL di Kota Malang. Lebih dari itu, menurutnya proyek ini juga bertujuan sebagai wadah bagi warga Kota Malang yang ingin terlibat dalam dunia usaha.
Dalam konteks tersebut, pria yang akrab dengan sapaan Eko Sya, ini menegaskan bahwa pemerintah ingin memberikan peluang kepada masyarakat, khususnya para PKL. Serta dalam rangka menghidupkan kawasan timur Kota Malang melalui pembangunan ini.
"Nah untuk sementara ini, kita perbaiki jangka pendek mengenai kebersihan, keamanannya di wilayah itu. Karena kita ini perlu menangani Kota Malang dari masalah kemacetan. Perlu memecah pusat-pusat keramaian. Terutama PKL di sekitar pasar Kebalen, Pasar Induk Gadang, itu perlu. Maka salah satunya ya dengan pembangunan Pasar Terpadu," tambahnya.
Lebih lanjut, Eko juga menekankan bahwa pihaknya tidak pernah melarang atau bahkan membataso masyarakat untuk berdagang atau mencari nafkah. Namun, sambungnya, yang dilarang adalah penggunaan lokasi dagang yang dapat mengakibatkan kemacetan. Dalam hal ini, menurutnya regulasi akan diperketat untuk mengatur tempat-tempat berdagang dengan lebih baik.
"Idealnya itu nanti juga ada terminal dekat dengan pasar. Jadi nanti ada tempat (terminal) baru. Ini nanti kami akan meminta arahan dari Pak Pj Wali Kota berdasarkan dari hasil kajian membuat pasar terpadu atau pasar induknya Kota Malang," lanjutnya.
Maka dari itu, menurut Eko, kawasan Arjowinangun dinilai tepat untuk pembangunan pasar terpadu, yang juga direncanakan sebagai pusat perdagangan modern di Kota Malang. Hal ini mencakup pusat bongkar muat barang dan distribusi barang dari berbagai daerah sekitarnya.
"Luasnya sekitar 10 hektare. Jadi konsepnya itu nanti ada suatu pasar rakyat tapi bangunan modern, pusat bongkar muat barang, kemudian pusat distribusi barang yang nantinya di sana akan berkumpulnya barang-barang baik dari Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, Blitar, semua akan di sana," urai Eko.
Sementara itu, disinggung mengenai aspek anggaran, Eko menyatakan bahwa pembahasan terkait hal tersebut masih dalam tahap kajian. Dikatakannya sampai saat ini, wacana pasar terpadu masih masuk dalam kajian pusat perdagangan dan masih berlangsung untuk menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan.
Kendati demikian, saat ditanya terkait dengan waktu pelaksanaan, Eko optimistis menyebutkan bahwa jika seluruh kajian telah selesai, maka pihaknya akan segera melaporkan hasil tersebut kepada Pj Wali Kota. Dimana realisasi proyek ini diperkirakan akan dimulai pada tahun 2025 mendatang.
"Ya, intinya tujuan pemerintah ini membangun untuk rakyat, membangun itu adalah untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, kan tujuannya baik. Pasti pro kontra biasa, ada yang setuju dan tidak setuju. Hal yang biasa. Nanti kan kita sosialisasikan dulu bagusnya seperti apa," tukas Eko.
Reporter: Santi Wahyu|Editor:widyawati
.jpg)
