MALANG (Lenteratoday) - Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menegaskan fokus utamanya terletak pada infrastruktur dan ekonomi inklusif. Hal itu disampaikan oleh Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, usai menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik, Kamis (25/1/2024).
Wahyu mengatakan, rancangan awal RKPD tahun 2025 ini, merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang tahun 2024-2026. Dengan memfokuskan perhatian pada empat isu strategis, khususnya terkait infrastruktur dan ekonomi inklusif.
"Ini kan rancangan awal, ya nanti kita bersama DPRD Kota Malang melihat selama 2024 ini terkait kebutuhan dan keinginan dari masyarakat, nanti akan mengerucut menjadi prioritas, tapi selama ini rata rata kan terkait dua isu strategis itu," ujar Wahyu, ditemui usai acara tersebut.
Wahyu menambahkan, dengan bersinergi bersama DPRD Kota Malang, Pemkot akan berupaya untuk menyelesaikan PR-PR yang diamanahkan dalam waktu dua tahun. Dalam hal ini, fokus pada infrastruktur dan ekonomi inklusif menjadi kunci utama untuk mewadahi aspirasi masyarakat, seiring dengan visi pembangunan Kota Malang.
"Makanya penekanan saya dalam RKPD ini salah satunya infrastrktur dan ekonomi inklusif, agar itu bisa mewadahi keinginan yang disampaikan oleh DPRD untuk bisa kita selesaikan dalam RKPD 2025," tambah Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan konsep ekonomi inklusif di Kota Malang mencakup beragam aspek, terutama terkait dengan ekonomi kreatif dan pendekatan ekonomi yang menurutnya telah mengalami peningkatan. Dalam penjelasannya, Wahyu menuturkan bahwa pendekatan ekonomi Kota Malang telah mengalami perkembangan yang positif.
Meskipun demikian, pria yang menjabat sebagai Sekda definitif Kabupaten Malang, ini juga mengakui adanya beberapa tantangan yang masih perlu diselesaikan. Salah satunya seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang belum dapat ditekan, menjadikannya sebagai tantangan yang perlu diatasi.
Maka dengan menciptakan peningkatan pada pendekatan ekonomi, Wahyu berharap hal ini dapat meningkatkan inklusivitas ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, dan meraih hasil positif dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya.
"Kemudian karena di tahun 2025 itu program ekonomi kreatif kita adalah Ekonomi Kreatif Dunia. Nah harapannya ekonomi kreatif itu bisa sejalan dalam RKPD kita. Kalau fokus infrastruktur, itu seperti penanganan banjir, kemacetan, kemudian ada beberapa hal yang belum kita selesaikan saat ini terkait dengan pasar, banyak hal terkait infrastruktur. Kita gak bisa selesaikan di tahun 2024, jadi nanti di tahun 2025 kita akan selesaikan," urai Wahyu.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu menambahkan, ada beberapa aspek yang membutuhkan tindakan segera, dan tidak dapat ditunda hingga RKPD 2025. Menurutnya, aspek-aspek tersebut mencakup digitalisasi pendidikan serta upaya pencegahan bullying terhadap anak-anak. Yang diwajibkan untuk segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Dalam kesempatannya, Dwi juga menegaskan bahwa ekonomi inklusif yang diupayakan, bertujuan untuk mencapai kesetaraan di seluruh lapisan masyarakat. Melalui partisipasi aktif seluruh pihak, diharapkan banyak masukan yang dapat memperkaya rancangan RKPD Kota Malang di tahun 2025.
"Jadi tidak ada perbedaan antar masyarakat. Inklusif itu semua dapat berperan serta. Kami harap banyak masukan yang bisa memperkaya rancangan RKPD kita di tahun 2025," tukasnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: widyawati
.jpg)
