MALANG (Lenteratoday) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang saat ini tengah menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pengajuan usulan kuota Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah mengatakan, pengangkatan pegawai non ASN bakal menjadi prioritas Pemkab Malang melalui kuota CASN tersebut.
"Ini kami sudah mengusulkan, tapi masih berproses. Kan terakhir kita menyampaikan usulan itu 30 Januari 2024 kemarin. Tapi ternyata dari pemerintah pusat memberikan perpanjangan karena banyak daerah yang belum menyampaikan usulan kuota untuk CASN. Jadi ya kita tunggu," ujar Nurman, saat dikonfirmasi pada Minggu (18/2/2024).
Nurman menambahkan, pihaknya tengah menantikan keputusan atas usulan kuota CASN 2024 yang mereka ajukan, dengan total formasi sebanyak 6.178. Termasuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis sebesar 4.733 orang, PPPK Guru sejumlah 1.105 orang, dan PPPK tenaga kesehatan (nakes) sebesar 340 orang.
"Harapannya itu tadi, usulan kami bisa disetujui semua sehingga persoalan ASN kami sudah tuntas," tambahnya.
Dengan demikian, diharapkannya persetujuan dari pemerintah pusat dapat memungkinkan pengangkatan para pegawai non ASN yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, untuk menjadi PPPK di lingkup Pemkab Malang. Menurut Nurman, langkah ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan aparatur sipil di Kabupaten Malang, tetapi juga memberikan penghargaan kepada pegawai non ASN yang telah berkontribusi dalam pelayanan publik.
"Ya semoga usulan kami bisa disetujui semua sehingga persoalan ASN kami sudah tuntas. Memang kami mengedepankan para pegawai non ASN yang sudah lama mengabdi. Kan tahun ini skemanya adalah menghabiskan pegawai non ASN yang ada di Kabupaten Malang. Jadi sementara kami tidak menerima dari jalur umum," paparnya.
Lebih lanjut, Nurman berharap agar para pegawai Non ASN dapat mempersiapkan diri secara lebih matang. Pasalnya meskipun skema kuota CASN diprioritaskan bagi pegawai Non ASN, menurutnya perekrutan menjadi PPPK masih harus melalui serangkaian tes yang disiapkan oleh pemerintah pusat.
"Makanya harapan saya agar mereka harus banyak belajar, supaya lulus tes. Karena pada seleksi PPPK 2023 lalu, masih banyak tenaga non ASN Pemkab Malang yang tidak lolos tes seleksi," lanjutnya.
Dalam konteks tersebut, Nurman mengakui jika kurangnya persiapan dalam hal belajar menjadi faktor yang mungkin berkontribusi pada hasil kelulusan CASN 2023. "Ya, selain mungkin tenaga non ASN kurang persiapan dalam hal belajar, tahun lalu kami juga masih membuka kuota bagi masyarakat umum untuk mengisi posisi PPPK Pemkab Malang. Tapi sekarang ini fokus untuk menghabiskan teman-teman kontrak non ASN itu," urainya.
Mengakhiri pernyataannya, Nurman menyampaikan belum mengetahui secara pasti mengenai kapan keputusan pemerintah pusat akan diumumkan. Namun menurutnya, perkiraan seleksi CASN dari pemerintah pusat akan mulai disampaikan pada bulan Maret 2024 mendatang.
"Tapi kalau perkiraan harusnya di Maret 2024 sudah ada putusan dari pemerintah pusat, tinggal penyelenggaraannya saja. Karena memang tahapan-tahapan itu yang menentukan bukan kita, itu dari pusat semuanya," tukasnya.
Sebagai informasi, di tahun 2023 lalu, Pemkab Malang membuka penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan tiga jenis pengadaan. Di antaranya yakni, PPPK guru, PPPK tenaga kesehatan, dan PPPK tenaga teknis.
Sedangkan kuota yang telah disiapkan Pemkab Malang saat itu mencapai 2.768 formasi, dengan rincian, 1.982 formasi untuk PPPK guru, 446 formasi untuk PPPK tenaga kesehatan, dan 358 formasi untuk PPPK tenaga teknis.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: widyawati
.jpg)
