20 April 2025

Get In Touch

Genap 3 Tahun Hanindhito Himawan Pramana Pimpin Kabupaten Kediri, Ini Catatan Prestasinya...

Bupati Hanindhito Himawan Pramana turun langsung melihat pelayanan di sarana kesehatan milik Pemkab Kediri
Bupati Hanindhito Himawan Pramana turun langsung melihat pelayanan di sarana kesehatan milik Pemkab Kediri

KEDIRI, (Lenteratoday) - Genap tiga tahun menjabat sebagai Bupati Kediri, pada 26 Februari 2024, Hanindhito Himawan Pramana bertekad terus berbenah dengan menghadirkan birokrasi yang melayani.

Saat ini bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini melakukan gebrakan pada kebutuhan dasar kesehatan

Pada sektor kesehatan ini Mas Dhito berupaya memberikan jaminan kesehatan 1,6 juta penduduk Kabupaten Kediri secara bertahap dengan menggenjot Universal Health Coverage (UHC). Awal 2022, satu tahun kepemimpinan Mas Dhito, capaian kepesertaan jaminan kesehatan masih 73,61% merangkak naik 79,07% dan akhir 2023 capai 95,84%. Selanjutnya UHC capai 100%.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Dimana biaya berobat ditanggung pemerintah, baik dari APBD maupun APBN.

Berdasarkan segmen kepesertaan per Desember 2023, jumlah penduduk penerima bantuan iuran dari pendanaan APBD sebanyak 296.483 penerima, APBN 801.252, BP 34.585, PBPU 187.536, PPU BU 222.002, PPU PN 65.914.

Persentase jumlah kepesertaan itu pun masih bisa berubah menyesuaikan jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri termasuk potensi migrasi penduduk ke Bumi Panjalu yang kini telah memiliki bandara.

Dengan ada program UHC masyarakat tidak mampu yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan begitu didaftarkan bisa langsung aktif kepesertaannya. "Sektor kesehatan saya pantau betul. Target UHC atau jaminan kesehatan sudah tercapai tapi harus diikuti kualitas dan akses kesehatan pada semua tingkat," kata Mas Dhito.

Peningkatan kualitas pelayanan juga terus digenjot mulai dari tingkat Puskesmas sebagai faskes pertama. Dari 37 Puskesmas yang ada di Kabupaten Kediri, 8 Puskesmas melayani 24 jam, dan sisanya sebelumnya hanya melayani poli pagi, kini juga melayani poli sore.

Begitu pula pelayanan di rumah sakit daerah. Selain membuka poli sore, RS Kabupaten Kediri sebagai rumah sakit pelat merah juga memberikan pelayanan antar obat ke rumah pasien secara gratis.

Capaian kepesertaan jaminan kesehatan itu menjamin masyarakat untuk mendapatkan akses kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal ini juga mendukung keberhasilan program lain di sektor kesehatan.

Seperti penekanan angka kematian ibu (AKI) dimana pada 2021 terdapat 29 kasus, 2022 terjadi penurunan dan tercatat sebanyak 11 dan kembali menurun pada 2023 dengan hanya 10 kasus. Kemudian angka kematian bayi (AKB) pada 2021 sebanyak 150 kasus, pada 2022 menjadi 122 kasus dan 2023 turun hanya menjadi 83 kasus.

Dalam kepemimpinan Mas Dhito, akhir 2021 telah disediakan mobil siaga di desa-desa. Selain untuk menunjang pelayanan pemerintah desa, mobil siaga ini juga untuk mengantar warga mengakses layanan kesehatan. "Terutama mengakses layanan kesehatan. Mobil siaga ini bisa untuk mengantarkan warga ke rumah sakit," tutur Mas Dhito.

Mas Dhito selalu menekankan kepada jajaran agar program yang dilaksanakan harus memiliki nilai kebermanfaatan bagi masyarakat. Di sektor kesehatan, berbagai langkah yang telah dilakukan harus diimbangi kualitas pelayanan dari tenaga kesehatan.

Pihaknya memastikan terus memantau kualitas pelayanan yang diberikan petugas kesehatan baik itu rumah sakit daerah maupun puskesmas.

Disisi lain, program peningkatan kesehatan masyarakat juga dilakukan pemerintah daerah dengan memperhatikan akses sarana sanitasi dasar. Bertujuan mewujudkan Open Defecation Free (ODF) atau masyarakat bebas dari buang air besar di sembarang tempat.

Pada 2022, terbit surat edaran (SE) bupati tentang percepatan 0% perilaku buang air besar sembarangan di Kabupaten Kediri tahun 2023. Untuk mewujudkan itu pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak mulai tingkat kecamatan, desa bahkan swasta.

Selain menggiatkan sosialisasi ke masyarakat, dilakukan pula program bantuan untuk sanitasi terutama jambanisasi. Hasilnya, Desember 2023 sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan atau 26 kecamatan yang ada di Kabupaten sudah 100% Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Sembarangan.

Berkat program dan capaian yang dilakukan, pada November 2023, Pemkab Kediri mendapatkan penghargaan Swati Saba Padapa dari Kementerian Kesehatan. Penghargaan ini diterima karena Kabupaten Kediri telah memenuhi 9 tatanan nilai kabupaten sehat.

Disisi lain, pencapaian ODF, selain menjadikan lingkungan bersih dan sehat juga mendukung program penanganan stunting. Mas Dhito mendorong semua jajaran di Pemkab Kediri untuk bersinergi dalam penanganan stunting.

Hasilnya kasus stunting terus mengalami penurunan. Berdasarkan data bulan timbang, kasus stunting pada 2021 sebesar 14,10%, pada 2022 turun menjadi 10,23% dan pada 2023 berhasil turun pada 9,53%. "Kita harus punya target, ke depan target zero stunting, tidak lagi single digit," pungkas Mas Dhito.

Reporter: Gatot Sunarko|Editor: Arifin BH

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.