MALANG (Lenteratoday) - Menyusul hasil inventarisasi pekerjaan jalan tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang diketahui telah melakukan penanganan dan pemeliharaan rutin pada sekitar 420 Km jalan. Dengan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Khairul Isnadi Kusuma menegaskan, peningkatan kualitas jalan akan menjadi fokus utamanya di tahun 2024 ini.
Pria yang akrab dengan sapaan Oong ini menyebutkan, target peningkatan persentase Jalan Mantap dari 73 persen menjadi minimal 75 hingga 80 persen pada tahun 2024.
"Kalau 2024 akan saya cek lagi. Karena kan belum tentu dengan anggaran yang sama. Misalnya menangani ruas yang sama, kan di situ ada yang (pemeliharaan) rutin sekian kilo meter, kemudian ada yang peningkatan. Karena kalau peningkatan kualitas jalan, otomatis anggarannya juga lebih besar, pelebaran pun lebih besar biayanya. Nanti saya pastikan untuk data itu," ujar Oong, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (28/2/2024).
Oong menambahkan, estimasi anggaran yang dibutuhkan dalam pengembangan infrastruktur jalan di 2024 ini sekitar Rp 300 miliar. Dalam konteks ini, Ia mengaku optimistis dapat memperoleh dukungan dana yang telah diajukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Jika usulan tersebut disetujui, menurutnya dana ini akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur jalan di 3 ruas, yaitu mencakup ruas Kalipare-Donomulyo, Panjen-Pagak, dan Pagak-Sumbermanjing Kulon (Sumakul).
"Nah kalau itu disetujui, nanti anggaran APBD yang kita tanamkan untuk 3 ruas itu akan kita alihkan ke yang lain. Sehingga otomatis panjang (jalan) yang tertangani ini kan baru ketahuan, makanya saya belum bisa jawab. Nah nanti kalau misal Inpres ini disetujui, terus mana yang bisa masuk ke ruas jalannya, itu kan ketahuan penanganan jalan yang ditangani oleh APBD berapa kilo, gitu," tambahnya.
Lebih lanjut terkait keputusan dana Inpres, Oong menjelaskan bahwa perkiraan keputusan akan keluar pada rentang waktu Februari-Maret 2024 ini. Namun selain mengandalkan bantuan pusat, Ia juga merinci adanya alternatif lain untuk mendapatkan dukungan finansial, yaitu melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Meskipun masih dalam tahap penjajakan, Oong mengaku telah berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait potensi kerjasama tersebut. "Karena kalau dari Bappenas mengusulkan jangan semata-mata jalan saja, tapi dibundling dengan wisata. Selanjutnya dihybridkan lagi, misal Rp 10 miliar, itu Rp 6 miliar dari APBN dan sisanya dari APBD. Itu baru saya konsultasikan ke Bapenas. Sehingga gak memberatkan APBD daerah," terang Oong.
Mengenai penerapan strategi bundling dan hybrid dalam proyek-proyek jalan di Kabupaten Malang ini. Oong menjelaskan, jika pengembangan infrastruktur jalan dengan skema bundling ini dilakukan pada ruas jalan strategis. Maka Pemkab Malang dapat memanfaatkan beberapa titik jalan tersebut untuk penyewaan reklame. Dimana sumber pendapatan dari sewa reklame tersebutlah yang digunakan untuk membayar angsuran proyek bundling.
"Tapi kita masih koordinasikan dengan BKAD. Hasil dari pariwisata itu juga bisa digunakan untuk membayar angsuran. Itu namanya bundling dan hybrid, sehingga membayar angsuran gak seberat itu karena ada angsurannya. Efektif dan efisien kan seperti itu. Insyaallah saya yakin bisa tahun ini," ungkap Oong.
"Makanya ini kita bedakan mana yang perlu penanganan rehab, atau perlu pemeliharaan. Intinya kita menganggarkan sekarang itu melanjutkan pekerjaan di tahun 2023, prinsipnya sama yaitu anggaran efektif, efisien, dan responsif," tutupnya.
Reporter: Santi Wahyu/ Editor: widyawati
.jpg)
