SURABAYA (Lenteratoday) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Bulog menggelontorkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan harga Rp10.900/Kg di sejumlah Kios TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Alfian Limardi menyebut kebijakan ini memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyatakan bahwa kebijakan itu perlu dijalankan dengan tepat dan hati-hati. Ia berpendapat bahwa pembatasan dapat menjadi kunci keberhasilan program ini agar tepat sasaran dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
"Perlu ada pembatasan agar masyarakat tidak membeli beras ini dalam jumlah yang berlebihan, sehingga program ini dapat dinikmati oleh semua yang berhak," ujar Alfian Limardi pada Lenteratoday, Kamis (29/2/2024).
Alfian Limardi juga menyoroti proses administratif yang masih menggunakan fotokopi KTP sebagai syarat pembelian. Ke depan, ia berharap agar Pemkot Surabaya menggunakan sistem online sebagai alternatif yang lebih efisien.
"Sistem online dapat mempersingkat beban kerja petugas di lapangan dan memudahkan akses masyarakat. Sehingga, warga hanya perlu membawa KTP saat pembelian, tanpa harus melakukan fotokopi berulang kali," jelasnya.
"Program ini perlu diawasi dengan sistem yang terpadu untuk memastikan ketersediaan dan distribusi beras SPHP yang tepat sasaran," tambahnya.
Terakhir, Alfian Limardi meminta Pemkot untuk memastikan, bahwa setiap Kios memiliki metode pembayaran selain tunai. Tujuannya, untuk mengantisipasi peredaran uang palsu, terutama menjelang bulan Ramadhan. "Variasi dalam pembayaran ini dapat memberikan fleksibilitas kepada masyarakat sehingga program ini betul-betul optimal," tutupnya.
Reporter: Pradhita (mg)/ Editor: widyawati
.jpg)
