JAKARTA (Lenteratoday) - Kelangkaan dan mahalnya harga beras mendapatkan sorotan beberapa Anggota Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan Rabu 13 Maret 2024.
Selain dengan Mendag Zulhas, Komisi VI juga menghadirkan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food (RNI), Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
Salah satu anggota yang menyoroti itu datang dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II, Mufti Anam. Kata dia, saat ini rakyat tengah mengeluh dengan mahalnya harga beras.
Sayangnya lagi, meski harga beras mahal, namun tidak diikuti dengan kesejahteraan di tingkat petani. Pasalnya, harga pokok penjualan (HPP) gabah yang dipatok tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah.
"Rakyat kita menjerit, mereka bilang harga beras mahal di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami paling mahal Rp 5.000, apa gunanya Bulog pak? Malu kami ini di DPR," tegasnya.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Yohanes Aria Bima Trihastoto itu, Mufti menyebut Direktur Utama PT Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, telah melakukan kebohongan karena menyampaikan harga gabah di kisaran Rp 7.000.
"Sekarang kami tanya, harga gabah bisa benar-benar bapak beli minimal sesuai apa yang kita katakan," kata dia.
Mufti menyatakan, rakyat kelas bawah sampai menengah mengeluh dengan tingginya harga beras. Harga beras saat ini telah menembus rekor tertinggi yang naik 35 persen dari harga yang ditetapkan.
Di sisi lain, ia mencermati beberapa anggota masyarakat ada menimbun beras karena khawatir terjadi kelangkaan. Selain itu, mereka tidak ingin mengkonsumsi beras Bulog, tetapi beras yang memiliki merek yang berada di ritel modern.
"Kalau bapak (Bayu Krisnamurthi: red) yang katakan bohong, bapak katakan tidak sesuai apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat dengan sejarah apa yang kita lakukan hari ini," ucap Mufti Anam.
"Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak ada untuk rakyat, bubarkan saja RNI," sambungnya.
Reporter: sumitro/ Editor: widyawati
.jpg)
