JAKARTA (Lenteratoday)-Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan mengapa pemerintah mengalokasikan bansos periode Desember 2023-Februari 2024 dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).
Salah satunya adalah karena terjadinya penurunan produksi beras yang dibarengi dengan naiknya harga beras dunia karena dampak El Nino.
“Bulan Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino, di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal,” kata Airlangga.
Airlangga kemudian memaparkan data harga beras dunia mengalami kenaikan yang signifikan.
“Harga beras Thailand mencapai 624 USD per ton naik 27,68 persen, Vietnam 614 USD per ton itu naiknya 41,95 persen,” paparnya.
Sedangkan kondisi dalam negeri sendiri produksi beras lokal mengalami penurunan signifikan sejak Juli 2023 hingga Februari 2024 sebesar 5,88 juta ton.
Oleh karena itu, Airlangga menjelaskan, untuk melindungi dampak gangguan pasokan pangan dan daya beli masyarakat, pemerintah pun mengalokasikan bantuan sosial sebagai langkah mitigasi.
Yang pertama adalah bantuan pangan yang dialokasikan dalam dua periode Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023.
“Pada tahun 2023 pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras menyasar pada 21,3 juta KPM [keluarga penerima manfaat] penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran Rp 18,1 T penyelenggara program ini adalah Badan Pangan Nasional,” kata Airlangga memaparkan.
Kemudian bantuan El Nino sebesar Rp 7,5 triliun untuk Rp 18,8 juta KPM dengan yang dialokasikan November-Desember 2023.
Pemerintah juga kembali mengalokasikan bantuan pangan periode Januari-Maret 2034 dan April-Juni 2024 dengan alokasi anggaran Rp 17,4 triliun untuk 22 juta KPM.
Dan terakhir alokasi BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk periode April-Juni 2024 dengan total alokasi anggaran Rp 11,3 triliun.“BLT mitigasi risiko pangan KPM 18,8 juta bantuannya Rp 200 ribu perbulan,” papar Airlangga.
Setelah itu, Airlangga pun kembali menegaskan bahwa alokasi bantuan ini murni untuk melindungi masyarakat dari dampak krisis pangan akibat El Nino.
Ketum Golkar itu mengeklaim alokasi bansos ini sudah sesuai dengan penetapan alokasi APBN yang sudah disepakati bersama DPR RI.
“Program pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya,” tuturnya dalam penutupan.
Reporter: dya,rls /Editor: widyawati
.jpg)
