SURABAYA (Lenteratoday) - Jelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Surabaya, polemik terkait sekolah negeri dan swasta masih kerap kali terjadi. Ditambah lagi terkait pendaftaran jalur zonasi kerap kerap kali menimbulkan masalah bagi para orang tua atau wali murid.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengungkapkan, jika sistem zonasi masih menjadi permasalahan berarti kualitas pendidikan di Surabaya pada tingkat pemerataan kualitasnya masih menjadi PR.
"Ketika orang masih terbangun image ke negeri, berarti presepsi mereka terhadap sekolah swasta tidak sepenuhnya dianggap sama kualitasnya dengan sekolah negeri. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota ke sekolah swasta selama ini sehingga presepsi masyarakat atau orang tua masih negeri minded ini masih ada. Saya kira ini yang masih jadi PR," ungkap Reni, Selasa (23/4/2024).
Terkait sistem zonasi yang sifatnya teknis seperti jarak yang tidak pas saat pendaftaran, Reni menuturkan, jika hal tersebut harus segera diperbaiki agar tidak merugika masyarakat.
"Secara umum, PPDB kebijakan pemerintah pusat. Ternyata di tahun ini, pemerintah pusat tidak merubah secara umum. Artinya sama dengan di 2023. Sekarang ini pemerintah kota harus berinovasi bagaimana kemudian dengan kebijakan yang ada bisa meminimalisir harapan masyarakat agar tersampaikan di tahun ini," tuturnya.
Agar polemik terkait PPDB tidak terulang setiap tahunnya dan sekolah swasta bisa mendapatkan siswa, politi PKS ini memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya. Menurutnya, yang harus dilakukan pemkot adalah menjamin seluruh biaya sekolah kepada seluruh anak Surabaya yang kondisinya kurang mampu bagi mereka yang masuk ke sekolah swasta.
"Kenapa orang tua berat masuk ke swasta? Alasannya kendala biaya bagi mereka yang tidak mampu. Maka solusinya, pemkot harus menjamim biaya sekolah mereka. Itu harus. Sehingga tidak ada lagi ceritanya anak Surabaya mau sekolah swasta karena tidak diterima negeri hanya karena masalah biaya," ucapnya.
Ia menjelaskan, jika biaya tersebut bisa didapatkan pemkot Baznas atau CSR. "Usulan saya, pemkot perlu memberikan bantuan yang sifatnya bantuan uang pangkal. Karena fakta di lapangan untuk bantuan uang pangkal tidak ada. Mereka tiap bulannya dapat dari pemkot melalui bazna atau beasiswa pemuda tangguh. Pemkot bisa dapat dananya dari Baznas atau CSR," tambahnya.
Sementara terkait mutu di sekolah swasta, Reni menuturkan terkait kesejahteraan guru dan sarana prasarana sekolah. "Kesejahtaraan guru Pemkot sudah membantu lewat Bopda, tapi jangan lupa sekolah swasta juga punya beban untuk memelihara sarana dan prasarana. Kalau ini tidak disentuh dan diperbaiki maka sampai kapan pun orang tua akan memilih ke sekolah negeri karena dari segi fasilitas lengkap," tukasnya.
Reporter: Amanah (mg)/Co-Editor: Nei-Dya
.jpg)
